Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan memaparkan bahwa anggaran kemiskinan sebesar Rp456 triliun pada 2023 tak semata-mata untuk perjalanan dinas, namun fokus pada program-program yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
Dalam unggahan resmi Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, melalui APBN, pemerintah terus meringankan beban kehidupan masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai subsidi dan bantuan sosial.
“Anggaran Rp456 triliun pada APBN 2023 akan dialokasikan khusus untuk program perlindungan sosial dan langsung diberikan kepada masyarakat yang terdata dalam DTKS,” tulis Ditjen Anggaran seperti dikutip dalam media sosial resmi, Senin (6/2/2023).
Program-program tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, membangun dan meningkatkan kualitas SDM, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Maka dari itu, seluruh anggaran tersebut tentunya disalurkan ke masyarakat miskin sesuai nama, alamat, maupun melalui akun bank yang telah dibuat sebelumnya.
Program perlindungan sosial (Perlinsos) yang akan diberikan pada 2023, yaitu akan ada 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta penerima Program Kartu Sembako, dan 500.000 program Kartu Prakerja.
Baca Juga
Selain itu, terdapat sebanyak 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN), 20,1 juta siswa penerima program Indonesia Pintar, dan 994.300 mahasiswa yang akan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah).
Kemenkeu juga terus berusaha menekan anggaran belanja untuk dapat lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan, menuju target 2024 yaitu 7 persen, sementara target kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen.
“Saat ini, Kementerian Keuangan juga terus menekan anggaran belanja untuk perjalanan dinas, seminar, hingga rapat agar bisa dialihkan ke belanja yang lebih produktif,” tambahnya
Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran Perlinsos Rp461,6 triliun pada 2022 telah disalurkan secara langsung kepada masyarakat miskin.
“APBN juga perlu untuk membangun SDM, karena itu anggaran pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, diberi bantuan secara langsung,” katanya dalam Kuliah Umum: Ketahanan Ekonomi dalam Perspektif Lokal, Nasional, dan Global, Kamis (2/2/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
APBN perjalanan dinas kemiskinan kemenkeu sri mulyani
