Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha sawit menyambut positif rencana pemerintah yang akan membuat harga acuan atau bursa berjangka komoditas termasuk sawit pada tahun ini. Jika bursa ini direalisasikan, pengusaha berharap para pengelolanya bukan dari kalangan pengusaha alias independen.
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia memang seharusnya sedari dulu mempunyai bursa komoditas. Sebab, kata dia, harga minyak sawit (crude palm oil/CPO) saat ini merujuk kepada Rotterdam dan Malaysia dan hal itu berpotensi terjadi perdagangan yang tidak adil.
“Kita kan bisa merasa loh, contoh, ini demand tinggi tapi bursa Rotterdam membuat harga rendah. Loh, ini siapa yang diuntungkan? Kita dirugikan kan, nah itu aja yang perlu dijaga,” ujar Sahat kepada awak media di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Sahat mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki ICDX dan KPBN Dumai sebagai bursa berjangka untuk komoditas sawit. Akan tetapi, dia menilai keberadaan dua lembaga itu tidak efektif karena tidak dijalankan secara independen.
"Kenapa tidak jalan? Karena pemain sawit masuk di dalam. Jadi yang nanti menentukan price jangan yang ikut berbisnis karena tentu dia ada kepentingan juga. Kalau independen itu bisa bebas," ucap Sahat.
Apabila bursa ini sudah dibuat, Sahat meminta agar bursa komoditas tersebut terbentuk atas dasar penawaran dan permintaan sehingga diharapkan terjadi perdagangan yang adil.
Baca Juga
“Jadi dalam konteks harga bursa internasional itu murni supply and demand. Kalau suplai naik harga demand turun ya itu otomatis turun [harga] kan over suplai,” ucap Sahat.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menargetkan agar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mendirikan bursa komoditi khusus sawit paling lambat sebelum Juni 2023. Tujuannya agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri dan tidak lagi berpatok pada bursa negara tetangga Malaysia.
Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara produsen sawit terbesar di dunia. Namun, selama ini Indonesia belum mempunyai bursa komoditi sendiri dan masih mengikuti harga acuan dari bursa negara tetangga Malaysia.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan, dalam sidang Kabinet Indonesia Maju jilid II sering disinggung mengenai Indonesia yang masih berpatok pada malaysia.
“Beberapa kali di sidang kabinet disinggung, masa kita ikut dengan Malaysia, yang punya sawit kita, tapi kita ikut Malaysia. Yang jelek, ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia,” katanya dalam sambutan di acara Pembukaan Rapat Kerja Bappepti secara virtual, Kamis (19/1/2023).
