Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini blusukan untuk meninjau penerima bantuan sosial dalam bentuk modal usaha, sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa dari pajak yang masuk ke dalam kas negara telah tersalur bantuan melalui Kementerian Sosial untuk membantu kesejahteraan masyarakat.
“Berkat pajak yang Anda bayarkan, keluarga Bu Rumaiyah – penerima bantuan di Desa Ngabab, Malang - mendapatkan bantuan sosial melalui @kemensosri untuk mengembangkan usaha ternak ayam keluarganya. Dia mendapatkan bantuan 500 ekor ayam yang jumlahnya mencapai Rp18 juta rupiah,” unggahnya seperti dikutip, Minggu (22/1/2023).
Selain Rumaiyah, lanjut Sri Mulyani, terdapat 5.209 keluarga lain menerima bantuan dalam bentuk modal usaha sepanjang 2022. Mereka adalah kelompok masyarakat miskin ekstrim yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer.
Tak hanya modal usaha, sebanyak 10.600 keluarga di Indonesia juga memperoleh bantuan rehabilitasi rumah sehingga mereka bisa memiliki rumah tinggal permanen yang layak huni, termasuk Rumaiyah.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode September 2022 naik 200.000 jiwa menjadi 26,36 juta jiwa, bila dibandingkan dengan Maret 2022.
Meningkatnya harga komoditas pangan yang didorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terbukti menjadi penyebab naiknya jumlah penduduk miskin untuk periode September 2022.
Meski demikian, rasio gini (Gini Ratio) atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada periode yang sama turun sebesar 0,003 poin menjadi 0,381 poin. Bahkan di pedesaan telah turun di bawah level sebelum pandemi Covid-19.
“Uang pajak Anda, secara nyata telah membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Lewat anggaran perlinsos 2022 sebesar Rp461,6 triliun, kami gotong-royong membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pajak Anda telah turut mengurangi kemiskinan dan membangun Indonesia untuk terus maju,” tutupnya.
Sementara itu pada 2023, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp476 triliun untuk perlindungan sosial.
Sri Mulyani menargetkan akan memberikan perlindungan kepada 10 juta keluarga yang akan menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 18,8 juta keluarga penerima Program Sembako.
Sebanyak 20,1 juta siswa ditargetkan akan menerima Program Indonesia Pintar (PIP) sementara calom penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 994.300 mahasiswa.
Terdapat 96,8 juta orang juga akan menerima bantuan iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan 1 juta orang menjadi peserta program Kartu Prakerja.
Pemerintah juga akan mengeluarkan anggaran untuk subsidi energi melalu anggaran tersebut, seperti 40,7 juta pelanggan yang akan mendapatkan subsidi listrik dan ketersediaan 8 juta metrik ton (mt) LPG 3 Kg. Subsidi lainnya yaitu berupa bantuan uang muka perumahan untuk 220.000 unit rumah.
