Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penetapan tarif baru Kereta Rel Listrik (KRL) yang akan menggolongkan penumpang berdasarkan daya beli antara orang kaya dan miskin masih terus dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan Kemenhub sedang melakukan diskusi terkait penggolongan tarif baru dengan para pengamat kebijakan publik, akademisi dan pihak terkait lainnya.
“Studi terkait hal ini lagi dibuat dengan beberapa perguruan tinggi. Kami juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan,” kata Adita saat ditemui usai Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Perhubungan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Dia memaparkan penggolongan tarif baru ini perlu dilakukan seiring dengan adanya unsur subsidi atau public service obligation (PSO) dalam biaya perjalanan KRL. Rencana penggolongan tarif ini dilakukan agar subsidi yang diberikan tepat sasaran pada golongan yang membutuhkan.
Adita melanjutkan Kemenhub juga belum dapat memastikan penerapan tarif baru akan diberlakukan pada tahun ini. Menurutnya, keputusan penggolongan tarif baru akan bergantung pada rampungnya kajian dan studi yang tengah dilakukan.
“Ini akan sesuai dengan pembahasan dan yang jelas kita harus berhati – hati karena ada unsur subsidinya,” kata Adita.
Baca Juga
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan pemerintah sebaiknya tidak terlalu sering mewacanakan kenaikan harga tiket baik untuk KRL maupun moda kereta api jenis lainnya.
Menurutnya, jumlah subsidi untuk kereta api sebesar Rp3,3 triliun pada tahun ini seharusnya dapat digunakan untuk menjamin stabilitas harga dan membantu pemerintah. Apalagi, kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat Indonesia.
“ Masyarakat terutama di wilayah Jabodetabek ini banyak yang menggunakan kereta, dan ini sangat membantu terutama di masa pasca pandemi. Sehingga kami berharap agar tidak ada lagi wacana kenaikan harga tiket KRL dan kereta api lainnya,” katanya.
