Bisnis.com, JAKARTA — Pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Nusantara di Kalimantan Timur akan menyisakan aset-aset pemerintah di Jakarta. Sektor swasta belum tentu tertarik menggunakannya jika terdapat beban tambahan saat hendak menggunakan aset itu.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pindahnya ibu kota ke IKN akan membuat sejumlah gedung pemerintahan kosong.
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke sana merupakan salah satu langkah awal dari pengembangan IKN.
Menurut Bhima, aset negara tidak bisa dibiarkan kosong atau terbengkalai apabila ditinggalkan para pekerjanya ke IKN.
Oleh karena itu, perlu terdapat langkah optimalisasi aset, seperti dengan menyewakan bangunan kepada pihak swasta.Meskipun begitu, optimalisasi aset tidak selalu berjalan mulus.
Aset negara itu akan bersaing dengan perkantoran eksisting di Jakarta, yang saat ini saja tidak sepenuhnya terisi.
“Pengusaha akan pilih-pilih atau selektif soal bangunan dan lokasi strategis yang punya nilai ekonomi jangka panjang. Problemnya beberapa aset kementerian itu bangunan tua, jadi butuh biaya besar untuk renovasi atau alih fungsi menjadi sarana komersial,” ujar Bhima pada Selasa (10/1/2023).
Aset yang menjadi bagian dari cagar budaya pun menurutnya akan sulit diubah, sehingga menurunkan minat investor. Perbaikan dan perawatan aset cagar budaya pun kerap membutuhkan biaya besar, yang akan menjadi pertimbangan investor.
Menurut Bhima, investor pun berpandangan bahwa pemanfaatan barang milik negara (BMN) turut terkendala oleh rencana bergesernya sebagian penduduk jakarta ke IKN. Pemerintah perlu memikirkan strategi optimalisasi itu secara matang.
“Kalau jakarta berkurang pasarnya, maka prospek yang diminati pengusaha untuk berdayakan daerah Aset BMN jadi berkurang juga,” ujar Bhima.
