Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan memberlakukan pengurangan rasio kuota hak ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mulai 1 Januari 2023. Kebijakan tersebut diambil agar ketersediaan CPO untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri tidak mengalami kekurangan, terutama saat bulan puasa dan Lebaran.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, dalam ketentuan baru ekspor CPO tersebut, rasio penjualan ke luar negeri dan pemenuhan domestic market obligation (DMO) dipangkas menjadi 1:6.
Artinya, produsen hanya bisa melakukan ekspor sejumlah 6 kali dari jumlah pemenuhan pasokan dalam negeri atau DMO. Misalnya, jika memasok DMO sebanyak 300.000 ton, produsen bisa mengekspor sebanyak 6 kali 300.000 ton, yakni sebanyak 1,8 juta ton.
“Aturannya sudah [ada soal pengurangan ekspor CPO]. DMO-nya dari 1:8 menjadi 1:6. Kenapa? Karena kita persiapan untuk menghadapi bulan puasa dan Lebaran. Mungkin kebutuhannya akan meningkat makanya DMO-nya dari 1:8 ke 1:6,” ujar Zulhas dalam jumpa pers di Kementerian Perdagangan, Senin (2/1/2023).
Zulhas memastikan, kebijakan tersebut tidak bakal mengurangi nilai ekspor CPO secara keseluruhan. Apalagi, kata dia, ketentuan itu untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri.
“Jumlah ekspornya di kami masih 6 juta ton. Jika satu bulannya dia 3 juta, dia masih ada jatah untuk Januari dan Februari. Oleh karena itu, DMO yang 1:6 itu tidak akan pengaruh banyak. Akan tetapi, itu sinyal agar kepentingan dalam negeri diutamakan,” tutur dia.
Baca Juga
Selain itu, Zulhas menuturkan, tepat pada 1 Januari 2023, masa jabatan sebagai Menteri Perdagangan memasuki hari ke-200. Sejak dilantik sebagai Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022, Zulhas berjanji kepada Presiden Joko Widodo akan menurunkan harga dan menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat dalam waktu 1 bulan.
“Tidak sampai satu bulan, hanya 21 hari sejak pelantikan, minyak goreng kemasan rakyat dengan merek Minyakita yang dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter berhasil diluncurkan pada 6 Juli 2022,” ujarnya.
Dalam 100 hari kerja Menteri Perdagangan, kata dia, Minyakita sudah tersedia di 34 provinsi, termasuk NTT, Papua Barat, dan Papua dengan harga tetap sesuai HET, yaitu Rp14.000/liter.
Menurut dia, stabilisasi harga minyak goreng dan barang kebutuhan pokok lainnya sepanjang semester II/2022 juga berkontribusi meredam laju inflasi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hingga November 2022, inflasi Indonesia terus melandai.
"Inflasi umum tercatat 5,42 persen yoy, didorong oleh inflasi volatile food sebesar 5,70 persen yoy yang merupakan angka terendah sejak Mei 2022," katanya.
