Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memiliki sejumlah hal yang perlu dihadapi dalam rangka memperbaiki performa manufaktur pada tahun depan. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan sedikitnya ada 4 hal yang menjadi konsentrasi.
Pertama, memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berkapabilitas. Menurutnya, sektor manufaktur memerlukan sedikitnya 600.000 pekerja baru per tahun.
"Setiap tahun dibutuhkan at least 600.000 tenaga kerja baru untuk mengisi sektor manufaktur, termasuk di dalamnya untuk hilirisasi," kata Agus dalam Seminar Nasional berjudul Outlook Perekonomian Indonesia 2023: Menjaga Resiliensi Melalui Transformasi Struktural, di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Kedua, perluasan kerja sama internasional untuk membuka pasar ekspor baru. Saat ini, pemerintah membidik 2 target besar, yaitu Eropa dan Afrika. Pemerintah, kata Agus, menargetkan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I—EU CEPA) rampung tahun depan.
Harapannya, produk-produk manufaktur di dalam negeri bisa lebih mudah masuk ke pasar Eropa yang notabene adalah market cukup besar bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia mencoba melakukan pendekatan ke negara-negara di Benua Afrika.
"Afrika merupakan negara nontradisional market yang perlu dieksplor secara serius," kata Agus.
Baca Juga
Ketiga, insentif yang harus ramah terhadap pada investor dan pasar. Terkait dengan hal itu, pemerintah sedang mencoba mempelajari penerapan insentif manufaktur di negara-negara lain, terutama kompetitor.
"Kami beberapa waktu lalu di Brussel mengumumkan bahwa pemerintah sekarang sedang melakukan finalisasi terhadap pemberian insentif bagi pembelian motor atau mobil listrik dalam rangka mendorong hilirisasi," ujarnya.
Keempat, tekanan dari international trade dan diplomasi. Tantangan yang dimaksud salah satunya adalah putusan World Trade Organozation (WTO) yang menyatakan larangan ekspor nikel Indonesia sebagai pelanggaran.
Pemerintah sendiri menegaskan tetap melanjutkan larangan ekspor nikel serta program hilirisasinya. Bahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga akan melarang ekspor bauksit yang notabene adalah bahan baku untuk semikonduktor.
"Kita sekarang sedang banding ke WTO. Namun, tidak membuat program hilirisasi berhenti. Kita akan jalan terus. Kita juga, kemungkinan besar l akan mengumumkan pelarangan ekspor bauksit," jelasnya.
