Tak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Ini Dampaknya ke Pengusaha

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha menilai tidak dianggarkannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tidak akan berdampak signifikan terhadap laju ekonomi pada tahun depan.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, insentif dari program PEN, seperti pajak penghasilan (PPh), kurang memberikan efek terhadap dunia usaha.

“Kemarin [insentif] nggak optimal, insentifnya apa? Ada PPh dan lainnya untuk membantu pengusaha yang kena pandemi Covid-19. Kenyataannya, hal itu nggak memberikan efek, efeknya kecil,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (20/12/2022).

Sejauh ini, hanya sedikit dampak yang dirasakan pengusaha dari program PEN tersebut, khususnya terkait insentif. Bila program itu ditiadakan pun, kata Hariyadi, tidak akan memberikan efek yang besar.

Menurutnya, hanya beberapa sektor usaha saja yang merasakan dampak besar dari anggaran tersebut.

“Hanya beberapa sektor saja yang terbantu, seperti mobil, pajaknya dikurangi sehingga penjualan mobil naik, di sektor pariwisata ada hibah pariwisata itu juga di 2020,” lanjutnya.

Hariyadi melihat tidak menjadi masalah dengan ditiadakannya anggaran PEN dalam APBN 2023. Baginya, insentif yang paling dibutuhkan bagi pengusaha justru restrukturisasi kredit yang memberikan ruang bagi pengusaha untuk mengisi kembali pundi-pundi keuangan perusahaan.

“Sekarang lebih pada restrukturisasi kredit. Kemarin kan, sudah diperpanjang sama OJK jadi 2024, itu sudah cukup bagus. Kalau yang lain intinya kami serahkan ke pemerintah saja maunya bagaimana. Restrukturisasi kredit lebih bisa memberikan nafas bagi pengusaha,” tambahnya.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perpanjangan restrukturisasi kredit hanya kepada tiga segmen, yakni segmen UMKM yang mencakup seluruh sektor, segmen penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman juga menyampaikan bahwa insentif program PEN yang diberikan hanya memberikan pengaruh kecil terhadap dunia usaha dan laju ekonomi sepanjang 2022.

Meski demikian, pihaknya masih membutuhkan berbagai insentif pada 2023 untuk menuntun bangkitnya industri setelah pandemi Covid-19 dalam 3 tahun terakhir.

“[Tidak adanya PEN] ada pengaruhnya walaupun kecil. Walaupun tidak secara langsung berpengaruh, tetapi efeknya pasti ada terhadap laju pertumbuhan karena sesungguhnya kami masih memerlukan guide dan wadah,” ujarnya, Selasa (20/12/2022).

Diberitakan sebelumnya, APBN 2023 tidak lagi mengakomodir program PEN. Akan tetapi pemerintah akan mempermanenkan beberapa program PEN ke dalam belanja regular kementerian/lembaga.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya pun menegaskan bahwa belanja khusus PEN pada tahun depan ditiadakan.

“Pada 2023, belanja untuk PEN tidak ada lagi. Alokasinya diintegrasikan ke dalam pagu reguler masing-masing kementerian/lembaga ,” jelas Made dikutip, Selasa (20/12/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel