Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang akhir 2022, Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) tampaknya belum bisa 100 persen mengeksekusi investasi mangkrak yang tercatat mencapai Rp708 triliun sejak November 2019 hingga saat ini. Simak kaleidoskop 2022 seputar investasi dan penanaman modal di Indonesia.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi menyebut pihaknya sudah mengeksekusi lebih dari Rp558,7 triliun atau 78,9 persen dari Rp708 triliun investasi mangkrak. Kendati demikian, eksekusi yang dilakukan tak naik signifikan atau hanya sekitar 5 hingga 7 persen hingga Desember 2022.
“Sekitar 5 hingga 7 persen ya, tapi it’s okay lah dari sekian Rp708 triliun itu sebagian besar sudah bisa mulai jalan lagi,” kata Imam.
Berdasarkan hasil perhitungan Bisnis, masih ada sisa Rp138,8 triliun atau 14,1 persen investasi mangkrak yang belum dieksekusi jelang tutup tahun 2022. Artinya, pemerintah baru menyelesaikan sekitar 85,9 persen atau Rp570,1 triliun dari 708 triliun.
Sebelumnya diberitakan, perjuangan untuk mengeksekusi investasi mangkrak pun harus berakhir. Pembenahan ekosistem investasi, pembentukan satuan tugas khusus, hingga kerja sama lintas lembaga pun tak mampu membangkitkan penanaman modal yang mati suri.
Gagalnya eksekusi investasi mangkrak ini pun memang disulut oleh beragam faktor yang menciptakan kompleksitas cukup tinggi. Tak hanya dari pemerintah, juga dari investor.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahkan mengaku pesimistis pihaknya mampu mengeksekusi investasi mangkrak tersebut. Meskipun realisasi sejumlah proyek investasi tersebut dapat membantu pemerintah dalam mencapai target investasi senilai Rp1.200 triliun, mantan Ketua Hipmi tersebut sudah menyerah untuk menyelesaikan semua investasi mangkrak pada tahun ini.
"Dari total Rp 708 triliun sudah selesai hampir Rp 600 triliun, jadi tidak semua bisa direalisasikan. Jujur saja, karena ada kurang lebih Rp 100 triliun tidak bisa diimplementasikan," kata Bahlil usai acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022, Rabu (12/10/2022).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat wawancara dengan Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Bisnis - Himawan L Nugraha
Penyebab Investasi Mangkrak
Perlu diketahui, pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11/2021 dan Surat Keputusan Menteri Investasi Nomor 121/2021 telah membentuk Satgas Percepatan Investasi, setelah mencatat adanya investasi mangkrak senilai Rp708 triliun. Tugas satgas ini adalah bertanggung jawab dalam memberikan laporan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah mengklaim gagalnya eksekusi investasi mangkrak bukan sepenuhnya kesalahan dari pemangku kebijakan. Rp138,8 triliun sisanya disebut tak bisa diselesaikan lantaran pelaku usaha tak memiliki cukup dana untuk merealisasikan komitmen investasinya akibat pandemi Covid-19.
Terdapat sejumlah kendala yang menjadi penyebab investasi mangkrak. Pertama, banyaknya aspek perizinan yang penuh dengan masalah di hampir seluruh sektor usaha. Pemerintah sendiri sudah menindaklanjuti dengan pencabutan izin usaha di beberapa sektor, antara lain 2.078 izin di pertambangan dan 31 izin di kehutanan.
Namun, beberapa pelaku usaha mengajukan keberatan sehingga pemerintah membutuhkan waktu untuk menelaah lebih dalam sebelum mengeluarkan putusan akhir.
Kedua, faktor pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina sejak Februari lalu. Adanya perang ditengah pemulihan ekonomi pasca Covid-19 telah mendorong pelaku usaha untuk menunda menanamkan modalnya di Indonesia.
Selain kedua faktor tersebut, masih ada sejumlah faktor lain yang memicu mangkraknya investasi dalam negeri. Beberapa diantaranya adalah tingginya ego sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) bahkan antar kementerian/lembaga.
Bahkan, Bahlil kala itu mengungkapkan, masih ada sejumlah oknum pejabat yang belum ikhlas menjalankan Undang-undang Cipta Kerja dengan baik lantaran Omnibus Law Cipta Kerja dianggap sebagai penghambat untuk sampingan. Pasalnya, seluruh kendali, pengawasan, hingga eksekusi perizinan dipantau oleh pemerintah pusat.
Persoalan tanah juga turut menjadi penyebab investasi mangkrak di Indonesia. Memang, lahan selalu menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh calon investor. Tata kelola lahan yang carut marut menjadi penghambat dalam memproses investasi mangkrak. Misalnya, lahan yang tidak sesuai peruntukan, hingga perizinan yang tumpang tindih di level pemerintah pusat dan pemda.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat juga pesimistis Bahlil dan timnya mampu merealisasikan sejumlah investasi mangkrak yang nilainya mencapai Rp708 triliun.
Menurut dia, faktor penyebab investasi mangkrak lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal. Salah satunya adalah safe haven yang berubah di global.
“Sejak pandemi dan sampai hari ini, saya kira terjadi pembalikan capital. Uang yang tadinya lari ke negara berkmebang karena dianggap sebagai safe haven, kini balik ke AS," ungkapnya.
Faktor lainnya seperti geopolitik juga perlu menjadi pertimbangan karena memicu ketidakpastian. Ini kemudian membuat para investor ragu dan mundur untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan kata dia, semudah apapun perizinan yang ditawarkan Bahlil tak akan meningkatkan minat investor akibat faktor geopolitik yang tak stabil.
Target Investasi Rp1.200 Triliun
Kendali diliputi masalah investasi mangkrak. Bahlil Lahadalia berjanji akan mencapai target investasi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.200 triliun tahun ini. Janji tersebut disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada acara Expose dan Launching Peta Peluang Investasi 2022, Jumat (16/12/2022).
“InsyaAllah saya janji kepada bapak ibu semua pada tahun ini, insya allah kita akan mencapai Rp1.200 triliun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bapak Presiden [Joko Widodo],” kata Bahlil, Jumat (16/12/2022).
Triliun Sebagaimana diketahui, Kementerian Investasi telah mengumpulkan investasi sebesar Rp307,8 triliun pada kuartal III/2022. Tercatat, realisasi investasi tumbuh sebesar 42,1 persen secara tahunan. Angka tersebut juga tercatat meningkat 1,9 persen (quarter-to-quarter) dibandingkan kuartal sebelumnya.
Sementara secara kumulatif, realisasi investasi mencapai Rp892,4 triliun. Adapun realisasi investasi pada kuartal III/2022 didominasi oleh penanaman modal asing (PMA) yang tercatat sebesar Rp168,9 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar 63,6 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, realisasi investasi yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp138,9 triliun. Nominalnya naik 45,1 persen (yoy) dari periode sebelumnya. Terkait dengan penyebaran investasi antara pulau Jawa dan Luar Jawa, Bahlil mengungkapkan bahwa investasi luar Jawa lebih besar dibandingkan Luar Jawa. Hal tersebut sesuai dengan arahan Jokowi yang menginginkan pembangunan merata di Indonesia.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada kami membangun Indonesia tidak boleh Jawa sentris tapi membangun Indonesia harus Indonesia sentris dari Aceh sampai Papua,” ujarnya.
_1666924690.jpg?w=348&h=261)
