Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir pelarangan truk sarat muatan atau over dimension over load (ODOL) mulai Januari 2023 bisa memicu kenaikan harga barang atau inflasi.
Pengusaha yang tergabung dalam Apindo meminta agar pemerintah, dalam hal ini khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk berhati-hati sebelum mengambil kebijakan pelarangan truk ODOL di tengah kekhawatiran akan potensi pelemahan ekonomi tahun depan.
"[Kebijakan Zero] ODOL ini bisa mengakibatkan inflasi kalau pertimbangannya tidak secara komprehensif, dan juga bisa meningkatkan volume kendaraan bermotor," ujar Anggota Komite Kebijakan Publik Apindo Rachmat Hidayat dalam webinar, Kamis (15/12/2022).
Dia mengusulkan agar pemerintah juga bisa menggelontorkan insentif bagi pelaku usaha yang sudah mematuhi aturan muatan dan dimensi kendaraan logistik untuk mengimbangi risiko inflasi akibat pelarangan truk ODOL.
Insentif, lanjutnya, bisa berbentuk Pajak Penghasilan (PPh), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pembebasan bea masuk kendaraan barang.
"Seperti halnya insentif kendaraan listrik, kalau ini bisa diterapkan juga pada kendaraan angkutan barang seperti truk atau truk [bertenaga] listrik, serta memperbanyak tempat pengisian baterai listrik maka ini bisa menghemat biaya bahan bakar dan membantu [meringankan] beban efek inflasi," lanjutnya.
Baca Juga
Di sisi lain, Rachmat menilai pelarangan truk sarat muatan akan semakin meningkatkan volume kendaraan angkutan barang di jalanan. Dari sisi pengusaha, investasi yang harus dikeluarkan untuk kendaraan angkutan barang juga bakal meningkat.
"Sekarang, berapa sih jarak Kawasan Industri Karawang ke Pelabuhan Tanjung Priok? Misalnya 4-5 jam, coba kita bayangkan apa yang terjadi kalau jumlah truknya menjadi tiga kali lipat. Lalu, kalau Jakarta ke Surabaya waktu tempuh truk bisa 20 jam, bagaimana kalau yang dioperasikan jumlahnya menjadi tiga kali lipat," tutur pria yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyarankan pemerintah untuk menunda kebijakan Zero ODOL yang sebelumnya ditargetkan pada awal 2023.
Selama penundaan itu, Hariyadi mendorong pemerintah melakukan intervensi guna mencegah kenaikan ongkos angkut. Dia menilai pelarangan truk sarat muatan bisa mengerek biaya logistik, yang belum lama ini semakin tinggi akibat penaikan harga BBM.
"Kapasitas satu kali angkut 4 ton, sekarang [setelah Zero ODOL 2023] jadi 2 ton. Jadi ada 2 rit atau kali pengiriman dan ongkosnya jadi mahal. Kalau saya sarankan, kebijakannya ditunda dulu, dan transisi dikerjakan," ujar Hariyadi, Minggu (27/11/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
