Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut memberikan reaksi atas pernyataan Bupati Kepulauan Meranti M. Adil yang mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan.
Label iblis atau setan keluar dari mulut Adil dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis lalu (8/12/2022).
“Ada bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan… Nggak proper [sama sekali. Serius mikirnya begitu?” tulis Sua dalam unggahan Instagramnya @suahasil, Senin (12/12/2022).
Dalam unggahannya, Sua menuturkan bahwa kehadiran negara melalui APBN tidak hanya melalui alokasi DBH (dana bagi hasil), dan bukan pula melalui alokasi dana transfer seperti DAU, DAK, dan DID.
Kehadiran negara, lanjut dia, juga dilakukan melalui berbagai belanja-belanja kementerian/lembaga pusat dan daerah, seperti belanja Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, serta berbagai program lainnya.
Kemudian, ada juga belanja subsidi energi sehingga masyarakat dapat membayar harga BBM (bahan bakar minyak) dan listrik bersubsidi.
Baca Juga
“Semuanya itu untuk dialokasikan kepada masyarakat seluruh Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut Sua mengatakan tidak masalah jika ingin memberikan masukan. Namun, sebaiknya dengan data dan cara yang baik.
“Kalau ada yang perlu diperbaiki, bukan hanya 'boleh' atau 'dapat', tapi malah HARUS kita perbaiki. Kita bicarakan. Dengan data, dengan bicara yang baik, dengan konteks ke-Indonesiaan. Itulah cara kita semua bernegara ... Indonesia,” ujarnya.
Di samping itu, dia sangat menyayangkan cara berpikir Bupati Meranti yang ingin pindah ke negeri sebelah. Menurut Sua, cara berpikir tersebut jauh dari cita-cita Indonesia.
Sebagaimana diketahui, nama Bupati Kepulauan Meranti M. Adil tengah menjadi sorotan usai menyebut Kemenkeu sebagai iblis dan setan. Pernyataan Adil berawal dari rasa tidak puas Adil terhadap jatah DBH yang diterima oleh wilayahnya.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis lalu (8/12/2022) Adil menuturkan produksi minyak di wilayahnya meningkat namun DBH yang diterima justru mengalami penurunan.
“Semenjak konflik Rusia dan Ukraina, [harga] minyak naik tapi kok [pendapatan Meranti] turun? Dan untuk bapak ketahui, tahun ini kami hanya terima Rp115 miliar, naiknya cuma Rp700 juta saja. Lifting-nya naik, asumsinya US$100 per barel lah naiknya cuma Rp700 juta?” tanya Adil kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman yang menjadi salah satu pembicara dalam Rakornas tersebut.
Adil sebelumnya mengaku sempat melakukan berbagai cara agar mendapatkan penjelasan yang akurat dari pejabat Kemenkeu secara langsung.
“Sampai saya kejar ke Bandung orang Kementerian Keuangan, itu yang hadir waktu itu nggak tahu lah. Sampai pada waktu itu saya bilang, ini orang keuangan ini isinya iblis atau setan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Adil juga meminta pemerintah untuk memberikan wilayahnya ke negeri sebelah jika tak mau mengurus kabupaten Kepulauan Meranti.
“Pertanyaannya, minyaknya banyak duitnya besar, kok dapatnya malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi di seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau bapak nggak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah [Malaysia],” tegasnya.
