Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuntut Bupati Kepulauan Meranti M. Adil untuk meminta maaf dan klarifikasi usai menyebut Kemenkeu sebagai iblis atau setan.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo merasa keberatan dan menyayangkan pernyataan yang dilontarkan Adil dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (8/12/2022).
“Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan,” kata Prastowo dalam unggahan Twitternya @prastow, dikutip Sabtu (11/12/2022).
Dia menuturkan, Kemenkeu telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam hal membagi DBH (dana bagi hasil), sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk daerah penghasil juga, namun juga daerah sekitar. Hal tersebut dilakukan agar daerah sekitar juga turut merasakan kemajuan dan kemakmuran.
“Ini jelas ngawur dan menyesatkan karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM,” jelasnya.
Prastowo juga menyampaikan, Kemenkeu pada tahun ini telah mengalokasikan TKD (Transfer ke Daerah) dan dana desa sebesar Rp872 miliar atau 75 persen dari APBD kabupaten Kepulauan Meranti, atau empat kali lipat dari PAD (pendapatan asli daerah) Meranti sebesar Rp222 miliar.
Baca Juga
Oleh karena itu, dia meminta Adil untuk meminta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak menyesatkan publik.
“Kepada saudara Muhamad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Adil dalam Rakornas merasa tidak adil dengan pembagian DBH ke wilayahnya. Dia mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk bertemu langsung dengan Kementerian Keuangan guna membahas terkait hal tersebut.
Namun, dia masih belum puas dengan jawaban Kemenkeu dan kembali mempertanyakan hal yang sama kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman, yang kala itu menjadi pembicara dalam Rakornas.
“Saya tidak tuntut yang macam-macam, kemarin Rp114 miliar itu 2022, sekarang minyaknya naik, lifting naik, dolar naik, kok dapat tambahannya cuma Rp700 juta kenapa? Dulu hitungannya 60 dolar, sekarang 100 dolar, bagaimana jaraknya?” tanya dia.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Lucky meminta tim Adil untuk bertemu dengannya secara langsung untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
“Tolong timnya bapak ketemu tim kami, kita lihat perhitungannya seperti apa. Tadi saya sampaikan, ada kebijakan baru dimana penghasilan juga dibagi kepada daerah perbatasan, bukan hanya penghasil,” jelas Lucky.
Sayangnya, jawaban Lucky tidak membuatnya puas.
“Izin pak, aku enek mandang bapak, aku tinggalkan ruangan saja,” kata Adil.
