Bisnis.com, JAKARTA - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah sebesar 200 ribu ton dalam waktu dekat ini.
Peneliti CIPS Hasran mengatakan terancamnya ketahanan pangan nasional karena belum tercukupinya stok beras menunjukkan betapa kebijakan tata niaga beras yang lebih longgar sebenarnya akan dapat menghindari kondisi seperti ini.
“Impor beras yang terencana dan didasarkan atas perkiraan produksi dan harga di dalam negeri, dan bukan impor yang sifatnya reaktif, akan dapat mencegah terjadinya ancaman kekurangan stok beras nasional Perum Bulog seperti yang terjadi sekarang ini,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2022).
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi telah memperingatkan bila Perum Bulog tidak bisa menambah stok beras hingga 1,2 juta ton sampai akhir tahun dari stoknya yang sebesar hampir 600 ribu ton per 22 November 2022, maka akibatnya akan sangat berbahaya bagi stabilitas pangan nasional.
Apalagi mengingat stok Bulog yang sudah rendah ini pasti akan terus turun karena fungsinya mengintervensi pada kondisi tertentu, saat harga tinggi atau ada kejadian luar biasa seperti bencana gempa di Cianjur baru-baru ini.
Penyerapan beras Bulog, menurut Arief, seharusnya dilakukan di semester satu dan bila dilakukan sekarang, menyerap 1,2 juta ton beras akan sulit karena tingginya harga gabah di pasar. Solusi impor, yang selama ini hanya bersifat reaktif, yang dilakukan secara terencana dari jauhjauh hari, menjadi penting mengingat ketersediaan cadangan beras tidak mencukupi hingga waktu panen mendatang yang baru akan mulai bulan Februari.
Bulog mengalami kesulitan dalam menyerap beras dalam negeri mengingat harga gabah yang sudah lebih tinggi dari harga beli Bulog yang sekitar Rp 4.200 per kilogram.
Impor juga merupakan solusi logis mengingat harga beras nasional cenderung masih lebih mahal dibandingkan di pasar internasional, termasuk di beberapa negara tetangga seperti Filipina dan Thailand. Hasran mengatakan proses produksi beras Indonesia sendiri belum efisien dan ini menjadikan harganya lebih tinggi. Sementara kualitasnya pun belum seragam.
"Melihat urgensi perlunya kepastian Perum Bulog memiliki stok yang mencukupi, seharusnya pemerintah mempertimbangkan opsi impor beras selain penyerapan dari dalam negeri,” ujar Hasran.
Dalam jangka yang lebih panjang, CIPS merekomendasikan upaya peningkatan produktivitas pangan dan peningkatan kapasitas petani agar terus dilakukan, termasuk dengan adopsi teknologi pertanian, modernisasi dan menarik investasi di bidang pangan dan pertanian. Proses produksi yang efisien merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya saing beras dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
