Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) bersama dengan Jepang dan pihak lainnya berupaya melakukan mobilisasi dana untuk membantu berbagai proyek transisi energi di Indonesia yang mencapai US$20 miliar pada KTT G20 Bali beberapa waktu lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memastikan agar komitmen tersebut dapat segera direalisasikan di Indonesia.
“Nah ini pihak yang memfollow up tentu dari sisi PLN karena ini adalah menyangkut transisi energi dari non- renewable ke renewable nanti kita akan bicara dengan berbagai IPP [independent power plant] yang selama ini bekerja sama dengan PLN,” kata Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi G20 di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Sri Mulyani sebelumnya sempat menyebut bahwa Indonesia melalui ETM Country Platform sudah mengalokasikan sekitar US$500 juta dana konsesi. Dana tersebut diharapkan bisa menarik investasi hingga US$4 miliar.
“Ini mungkin yang paling besar dari follow up karena menyangkut transisi energi dan ini menjadi perhatian baik negara-negara G7, RRT maupun negara-negara di timur tengah,” ujarnya.
Adapun, pemerintah hingga saat ini tengah menyusun rencana aksi dan investasi, usai memperoleh komitmen pendanaan transisi energi senilai US$20 miliar, lewat kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) dari KTT G20.
Sebagai informasi, skema pendanaan JETP ini berasal dari komitmen pendanaan publik sebesar US$10 miliar dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Kemitraan JETP ini dipimpin oleh AS dan Jepang, yang di dalamnya termasuk negara anggota G7 yaitu, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta melibatkan Norwegia dan Denmark.
