Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jokowi Setujui Pembentukan Majelis Tenaga Nuklir di RUU EBET

Pemerintah menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir (MTN) dalam rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan (RUU EBET).
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 29 November 2022  |  18:15 WIB
Jokowi Setujui Pembentukan Majelis Tenaga Nuklir di RUU EBET
Pemerintah resmi menyerahkan rancangan daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan undang-undang tentang energi baru dan energi terbarukan (RUU EBET) Inisiatif DPR RI pada Rapat Kerja (Raker) Komisi VII hari ini, Selasa (29/11/2022) - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir (MTN) yang diatur dalam rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan (RUU EBET).

Persetujuan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat menyerahkan rancangan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU EBET Inisiatif DPR RI dalam rapat kerja Komisi VII hari ini, Selasa (29/11/2022).

Arifin mengusulkan kewenangan MTN menyasar pada pengkajian kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

“Selain itu, pemerintah mengusulkan pelaksana PLTN [pembangkit listrik tenaga nuklir] adalah badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang ketenaganukliran untuk listrik,” kata dia dalam rapat kerja Komisi VII hari ini, Selasa (29/11/2022).

Secara umum, pemerintah menyetujui substansi RUU EBET terkait persetujuan pembangunan PLTN oleh DPR dan mengusulkan persetujuan dimaksud berlaku untuk PLTN dengan teknologi sebelum generasi ketiga.

Kendati demikian, pemerintah tidak sepakat untuk mengakomodasi pertambangan galian nuklir dalam RUU EBET. Alasannya, kegiatan pertambangan galian sudah diatur secara detil dalam Undang-Undang Minerba.

Sebelumnya, Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Rinaldy Dalimi mengatakan, keberadaan nuklir dalam RUU EBT justru akan menyulitkan pembangunan dan pengusahaan energi terbarukan.

“RUU EBT jika dikaji dengan lebih mendalam, tidak akan disahkan dalam waktu dekat sebab setidaknya pemerintah pusat harus mempertimbangkan membangun lima lembaga baru, dan harus menyediakan beragam insentif dan tempat pembuangan limbah radioaktif,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pltn ebt esdm Jokowi
Editor : Denis Riantiza Meilanova
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top