Bisnis.com, JAKARTA - Gedung pencakar langit setinggi 700 meter rencananya akan dibangun di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara. Gedung itu merupakan Tower BUMN yang disebut-sebut akan menjadi bangunan paling tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Dilansir dari unggahan Instagram @alien.dc, nampak desain proposal Tower BUMN yang dirancang oleh Alien Design Consultant berkolaborasi dengan Atkins.
Bangunan yang disebut Tower BUMN itu disebut akan menjadi titik tumpu masyarakat dari dalam maupun luar negeri di IKN Nusantara.
BUMN Tower ini akan berdiri di atas lahan seluas lebih dari 20.000 meter persegi bersama elemen lain seperti hotel, community center, masjid, retail, museum, pusat budaya, dan lain-lain.
Gedung tersebut nantinya akan dilengkapi dengan teknologi transportasi canggih yang akan mempersingkat waktu bepergian masyarakat.
Di samping itu, berdasarkan desain yang ditampilkan, Tower BUMN akan memiliki sebuah Plaza Ceremonial yang akan menjadi pusat aktivitas masyarakat yang akan menyaksikan sebuah prosesi upacara dan hiburan.
Tower BUMN juga akan dilengkapi dengan kanopi raksasa yang berfungsi untuk melindungi pengunjung yang hadir dari terik matahari dan hujan.
Karyawan BUMN akan berkantor di bangun berikat. Ruangan tersebut akan menjadi pusat bekerja dan hiburan untuk karyawan BUMN.
Bangunan yang digadang sebagai pusat hiburan dan edukasi masyarakat itu juga akan menghadirkan pengalaman melihat pemandangan IKN Nusantara dari puncak gedung setinggi 700 meter.
Masyarakat juga dapat menginap di hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan pemandangan dari atas gedung pencakar langit tersebut.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyebut, selain Istana Presiden dan Wakil Presiden, kantor lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Badan Pemeriksa Keuangan bakal pindah duluan ke IKN Nusantara mulai 2024.
Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Parasati mengatakan perpindahan kantor pemerintah dari Jakarta ke IKN ini dilakukan berdasarkan urutan klaster.
"Klaster pertama yang akan pindah ke IKN lebih dulu yakni Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Tinggi Negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, dan BPK," kata Hayu, dikutip dari YouTube IKN Indonesia, Rabu (23/11/2022).
Selain itu, lanjutnya, seluruh Kementerian Koordinator mulai dari Bidang Perekonomian, Bidang Politik Hukum dan HAM, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga Bidang Maritim dan Investasi.
Masih di klaster pertama, masih ada Kementerian 'Triumvirat' seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, K/L yang mendukung kerja Presiden-Wapres secara langsung misalnya Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.
"Karena Triumvirat ini yang akan menjadi Plt. bila dalam kondisi yang sangat mendesak bila presiden dan wapres berhalangan menjalan tugas sesuai dengan peraturan UUD 1945 pasal 8 ayat 3," jelasnya.
Klaster pertama juga mencakup K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan seperti KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, dan BPKP.
Selain itu, Kemenkominfo, KemenPUPR, dan KemenATR/BPR sebagai kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN. Dilanjutkan dengan K/L yang mendukung penegakan hukum dan alat pertahanan seperti Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSSN, Kejagung, Kemenkumham, dan KPK.
"Karena ini Ibu Kota Negara maka yang namanya pertahanan dan keamanan terhadap IKN itu sudah harus datang duluan, bahkan pada saat H-1, Presiden sudah menetapkan bahwa 17 Agustus 2024 pada akan ditetapkan IKN sebagai Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta ke Nusantara," tegasnya.
