Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Maskapai Ogah Layani Bandara Kecil? Ini Respons Menhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan soal adanya anggapan bandara ogah layani bandara kecil.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi V DPR,  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menepis anggapan bahwa maskapai penerbangan tidak mau masuk ke sejumlah bandara kecil.

"Sebenarnya bukan ogah. Jadi, kita harus saling memahami hal-hal yang dirasakan oleh konsumen dan juga operator," ujar Budi Karya di sela-sela Rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (24/11/2022).

Menurutnya, saat ini maskapai belum betul-betul pulih dari kondisi pandemi Covid-19. Biaya avtur yang memiliki porsi hingga 60 persen turut mendorong tingginya biaya leasing.

Akibatnya, biaya operasional yang masih melonjak tinggi itu mendorong tarif penerbangan masih mahal. Budi Karya menegaskan bahwa hal yang sama juga terjadi di negara lain.

"Kita kalau terbang ke Singapura tarifnya naik dua kali lipat. Saya beberapa waktu lalu ke Dubai, malah empat kali lipat," terangnya.

Untuk itu, Budi Karya menyampaikan bahwa kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjamin jumlah penumpang atau block seat di atas 60 persen.

"Jadi block seat harus di atas 60 persen, kalau 60 persen mereka [maskapai] bisa break even point. Biasanya subsidi itu cukup berlangsung tiga sampai enam bulan, setelah itu penumpang tidak ada yang datang. Ini seperti telur dan ayam, kalau mereka rugi tiga bulan tidak kuat," tuturnya.

Menurut Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II itu, program block seat sudah berjalan efektif di sejumlah daerah. Misalnya, di Bandara Toraja dan Bandara Silampari.

"Minimal ada empat titik yang sudah kami lakukan secara intensif untuk sosialisasi selain Toraja dan Silampari, terus Banjarnegara dan sekitarnya, dan Ngloram sekitarnya," tuturnya.

Pada Rapat Kerja Komisi V DPR hari ini, sejumlah anggota menyoroti bandara-bandara yang sudah dibangun pemerintah, namun sepi maskapai.

Contohnya, Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai pemerintah sudah banyak membangun bandara namun sedikit dari maskapai yang melirik. Dia menyebut terdapat beberapa bandara di mana hanya satu maskapai yang beroperasi.

Tidak adanya kompetitor di beberapa bandara tersebut, lanjut Lasarus, mendorong harga tiket semakin mahal.

"Persoalannya sekarang ini Kementerian Perhubungan menyiapkan infrastruktur, cukup. Bandara kita cukup. Yang jadi masalah, tidak ada pesawat yang terbang. Apa kendalanya ini? Kenapa tidak ada yang mau investasi di infrastruktur yang sudah siap?," terangnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper