Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diprediksi tidak akan melakukan pengendalian atau pembatasan mobilitas pada arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023.
Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana menyebut prediksi itu berangkat dari kebijakan pemerintah pada pelaksanaan mudik Idulfitri tahun ini.
"Berkaca pada angkutan Lebaran kemarin ketika pemerintah memutuskan tidak ada lagi pelarangan atau pembatasan untuk mudik, maka dapat dipastikan saya yakin untuk Natal dan tahun baru ini pemerintah sepertinya tidak akan mengeluarkan pengaturan, pengendalian, ataupun pengetatan," ujar Cucu pada Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat 2022, dikutip dari siaran langsung YouTube Ditjen Perhubungan Darat, Selasa (22/11/2022).
Menurut Cucu, perbedaan antara pengaturan mobilitas pada Idulfitri serta Natal dan tahun baru terletak pada rekayasa lalu lintas. Saat Idulfitri tahun ini, ketika mudik pertama kali diperbolehkan setelah dua tahun, skema rekayasa lalu lintas diumumkan jauh hari oleh pemerintah kepada masyarakat.
Sementara itu, untuk Natal dan tahun baru, pemerintah belum akan mengumumkan skema rekayasa lalu lintas itu dalam waktu dekat. Kendati demikian, Cucu mengatakan arahan dan kebijakan mengenai pengaturan lalu lintas pada saat mudik Natal dan tahun baru akan segera diterbitkan tidak lama lagi.
"Kalau bisa minggu pertama Desember itu kita sudah bisa dapat hasil analisis [pergerakan masyarakat]. Saya juga pastikan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah seperti cuti bersama," terangnya.
Baca Juga
Adapun jika berkaca pada Natal 2021 dan tahun baru 2022, mobilitas masyarakat pada hampir seluruh moda transportasi naik. Kenaikan tertinggi yakni pada angkutan bus sebesar 23,6 persen pada keberangkatan, dan 47,8 persen pada kedatangan.
Berdasarkan survei Kemenhub terkait dengan libur akhir tahun ini secara nasional, potensi pergerakan masyarakat yakni 22,4 persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 60,6 juta orang.
Sementara itu, pada level Jabodetabek, potensi pergerakan masyarakat diprediksi sebanyal 22,1 persen dari penduduk Jabodetabek, atau sebanyak 7,3 juta orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
