Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan normalisasi kendaraan sarat dimensi dan muatan atau Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) dipastikan tetap berlaku pada 2023.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang telah menargetkan Kebijakan Zero ODOL untuk mulai berlaku pada awal tahun depan. Upaya lintas kementerian/lembaga untuk mengurangi truk ODOL berseliweran di jalanan itu sudah dilakukan sejak 2018.
"Target untuk Zero ODOL 2023 masih tetap berjalan, tidak ada kebijakan untuk memperpanjang Zero ODOL di 2023," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno pada Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat 2022, dikutip dari siaran langsung YouTube Ditjen Perhubungan Darat, Selasa (22/11/2022).
Hendro memastikan bahwa upaya untuk mewujudkan jalanan bebas truk ODOL masih dilakukan, kendati secara perlahan. Apalagi, truk sarat muatan kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.
Dia menyebut saat ini truk angkutan barang yang berdimensi dan bermuatan lebih menyumbang 17 persen kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, jalan tol menyumbang tingkat fatalitas atau kecelakaan tertinggi khususnya pada Jalan Tol Cikopo Palimanan (Cipali).
Untuk itu, Hendro berpesan agar Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, tidak meloloskan uji kendaraan angkutan barang yang berdimensi atau berukuran melebihi aturan. Sehingga, nantinya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat juga tidak akan mengeluarkan atau memperpanjang izin dari kendaraan tersebut.
Baca Juga
"Jangan sampai kendaraan di kota A tidak lulus, di kota B dia diluluskan. Itu kasusnya banyak," terang Hendro.
Di sisi lain, pada Agustus 2022, Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Universitas Trisakti menerbitkan hasil survei menemukan bahwa banyak pelaku logistik menolak pemberlakuan Zero ODOL 2023 lantaran khawatir bisa mengerek biaya angkutan barang semakin mahal.
Hal itu karena volume barang yang boleh dimuat per satu satuan trip perjalanan menjadi berkurang sehingga keuntungan yang diterima semakin menipis.
Penelitian kualitatif tersebut dilakukan di dua lokasi yaitu Pasar Induk Kramatjati Jakarta dan Pasar Induk Modern Cikampek, terhadap 300 responden yang terdiri dari 100 pengemudi, 100 pemilik kendaraan, dan 100 pemilik barang/pengelola pasar.
"Dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM sudah menunjukkan dampak pada kenaikan harga barang-barang yang juga berdampak pada responden penilitian kami. Apabila kebijakan Zero ODOL ini diberlakukan maka akan ada situasi ancaman pemogokan dari mereka," terang Pengamat ITL Trisakti Yuwono, Agustus 2022 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
