Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Cegah ODOL, Sopir Desak Standardisasi Upah dan Tarif Angkutan Barang

Aliansi Pengemudi Independen mendesak pemerintah untuk menetapkan standardisasi upah dan ongkos angkutan barang guna mencegah ODOL.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 23 November 2022  |  15:14 WIB
Cegah ODOL, Sopir Desak Standardisasi Upah dan Tarif Angkutan Barang
Truk sarat muatan melintasi jalur lintas Sumatra Timur di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Jumat (3/5/2019). - Bisnis/Tim Jelajah Infrastruktur Sumatra 2019/Abdullah Azzam.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pengemudi truk angkutan barang meminta pemerintah untuk melakukan standardisasi upah dan ongkos (tarif) yang saat ini dinilai masih rendah. Hal tersebut menjadi faktor pemicu adanya pelanggaran dimensi dan muatan atau over dimension dan over loading (ODOL).

Pada rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (23/11/2022), Aliansi Pengemudi Independen (API) meminta agar pemerintah menetapkan batas atas dan bawah untuk upah pengemudi dan ongkos angkutan barang.

Standardisasi upah dan ongkos diminta agar bisa diregulasi oleh pemerintah sejalan dengan adanya upaya untuk merevisi Undang-Undang (UU) No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sekaligus jelang pemberlakuan kebijakan Zero ODOL pada Januari 2023.

"Kami ini buruh profesi, tapi perlindungan tidak ada sama sekali. Gaji supir sangat rendah. Jadi kami mohon adanya standardisasi upah," ujar Pengurus DPN API Suryono, dikutip dari siaran langsung YouTube Komisi V DPR, Rabu (23/11/2022).

API menilai upah dan ongkos angkutan barang yang tidak memadai turut memicu kendaraan ODOL berseliweran di jalanan. Pengemudi mengatakan bahwa sebenarnya tidak ingin membawa kendaraan yang melanggar aturan dimensi maupun muatan.

Kendati demikian, API mengaku penggunaan kendaraan ODOL sebagai angkutan barang dilakukan untuk menutup biaya operasional yang tidak sesuai

"Dengan kebutuhan [biaya operasional] kalau tidak melanggar [ODOL] ini tidak bisa menutup. Kami melakukan pelanggaran bukan disengaja," ujarnya.

Adapun pemerintah menegaskan bahwa kebijakan Zero ODOL 2023 tahun depan akan tetap berlaku. Seperti diketahui, upaya untuk memberantas kendaraan ODOL sudah dilakukan sejak 2017.

"Target untuk Zero ODOL 2023 masih tetap berjalan, dan tidak ada kebijakan untuk memperpanjang Zero ODOL di 2023," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno pada Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat 2022, dikutip dari siaran langsung YouTube Ditjen Perhubungan Darat, Selasa (22/11/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Truk ODOL odol sopir Angkutan Barang
Editor : Rio Sandy Pradana
Bagikan
Konten Premium

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top