Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu landasan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur adalah karena lokasi yang diklaim aman dan minim ancaman bencana. Meski demikian, IKN Nusantara disebut tak sepenuhnya bebas dari bencana.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun berupaya meminimalisir risiko secara struktural atau pembangunan konstruksi fisik maupun nonstruktural.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dalam upaya mitigasi struktural, pihaknya membangun infrastruktur kawasan IKN dengan mengedepankan tiga aspek, yaitu menjamin kualitas, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan estetika.
"Pertama menjamin kualitas. Misalnya, dalam membangun jalan tol menuju Kawasan IKN harus lebih baik dari jalan di tempat lain," kata Basuki melalui keterangan resminya, Minggu (20/11/2022).
Basuki menuturkan, pemerintah juga telah meminta dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk memberikan supervisi dalam pekerjaan tersebut sehingga jaminan kualitas pun tidak main-main.
Kedua, dalam menjaga kelestarian lingkungan, PUPR melakukan mitigasi potensi bencana longsor, antara lain dengan mempertahankan ruang hijau lebih dari 75 persen dari 6.600 hektare luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca Juga
Selain itu, memasang sensor monitoring pergerakan tanah, membangun dengan mengikuti topografi dan kontur berondulasi dengan memanfaatkan cekungan untuk embung, dan merancang jalan dengan kemiringan kurang dari 10 persen.
Selanjutnya, juga dilakukan mitigasi potensi bencana banjir dan smart water management dengan menampung air hujan dalam tanki bawah tanah yang diolah dan dimanfaatkan untuk penyiraman taman, pengurasan saluran, dan pembersihan jalan.
"Semua kembali ke lingkungan, agar tidak semua dibetonisasi, itu idenya. Oleh karenanya, didesain betul sejak awal untuk melestarikan lingkungan," jelasnya.
Ketiga, untuk menjamin estetika lingkungan, Basuki memastikan penebangan pohon dalam pembangunan infrastruktur IKN akan dilakukan seminimal mungkin.
Sebaliknya, menanam pohon akan masif dengan kanopi lebar atau luas, serta menata lanskap dan taman. Hal ini merupakan upaya mewujudkan IKN sebagai kota dalam hutan (smart forest city).
"Kami menekankan betul kepada penyedia jasa, konsultan manajemen maupun konsultan supervisinya untuk memperhatikan kualitas, melestarikan lingkungan dan meningkatkan estetika. Memang tidak gampang untuk mengubah itu. Jadi jangan dibiarkan operator alat berat berjalan sendiri, semua harus dipandu," imbuhnya.
Selanjutnya, untuk mitigasi nonstruktural, langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain perencanaan dan desain pembangunan IKN dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) infrastruktur tahan gempa, pengurangan emisi karbon dan menjaga iklim mikro kawasan dengan menerapkan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan, semua pihak ikut serta bertanggung jawab atas kualitas, kondisi lingkungan dan estetika di IKN. Dalam hal ini, PUPR mengajak para insinyur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk berperan aktif, baik sebagai perencana, pelaksana konstruksi, maupun pengawas pekerjaan konstruksi.
