Bisnis.com, BANGKOK - Indonesia tengah menjadi pusat perhatian dan kepercayaan negara-negara dunia usai mengadopsi dan mengesahkan Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali, G20 Bali Leaders’ Declaration.
Selain itu, perekonomian Indonesia juga dinilai telah menjadi the bright spot di tengah berbagai krisis dan tantangan yang dihadapi dunia saat ini.
Melanjutkan momentum tersebut, Pemerintah serius menguatkan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara, salah satunya dengan ikut terlibat dalam forum kerja sama ekonomi kawasan Asia Pasifik.
Setelah mengikuti keseluruhan rangkaian acara KTT G20, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Bangkok untuk kemudian menghadiri rangkaian acara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders’ Weeks di Thailand, pada tanggal 16-20 November 2022.
Mengawali rangkaian kegiatan, Menko Airlangga memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam acara APEC Ministerial Meeting (AMM), Kamis (17/11).
Sesi pembukaan AMM mengangkat topik “Balanced, Inclusive, and Sustainable Growth” dan secara khusus membahas inisiatif Bio-Circular Growth (BCG) Economy Model dalam rangka mendukung transisi ekonomi berkelanjutan di Ekonomi APEC.
Dalam sesi tersebut, Menko Airlangga menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif BCG dan mengajak Ekonomi APEC untuk berkolaborasi.
“Model ekonomi BCG sangat relevan dengan adanya berbagai tantangan di depan. Model ekonomi ini tidak hanya dapat mendukung kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mendukung keberlangsungan generasi masa depan kita,” jelas Menko Airlangga.
Untuk mewujudkan inisiatif tersebut, Menko Airlangga mengusulkan dua prioritas yakni meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau serta mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi.
Terkait usulan meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau, Menko Airlangga menyoroti besarnya kebutuhan investasi untuk melakukan transisi hijau sehingga APEC perlu membentuk mekanisme pembiayaan untuk mendukung implementasinya di ekonomi anggota.
Indonesia sendiri membutuhkan sekitar USD 322.8 miliar untuk mencapai target National Determined Contribution (NDC) tahun 2030, sehingga diperlukan mekanisme pembiayaan yang inovatif, termasuk dari sektor privat, komunitas internasional, atau bauran pembiayaan lainnya.
Kemudian terkait usulan dalam mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa ekonomi berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas institusional dan kurangnya akses terhadap teknologi hijau.
Menko Airlangga menekankan pentingnya APEC sebagai “incubator of ideas” untuk menggalang kerja sama konkret dalam mendukung pertukaran pengetahuan dan informasi serta kolaborasi riset untuk mendukung transisi hijau yang merata di antara ekonomi APEC.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam sesi tersebut yakni Wakil Menteri Perdagangan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Internasional, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional Kemenko Perekonomian, serta Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu.
