Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

DPR Wanti-Wanti Keuangan KAI Akibat Biaya Bengkak Kereta Cepat

DPR mewanti-wanti soal kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akibat membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 17 November 2022  |  20:35 WIB
DPR Wanti-Wanti Keuangan KAI Akibat Biaya Bengkak Kereta Cepat
Teknisi memeriksa kereta cepat inspeksi yang dihadirkan di lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak - foc.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR mewanti-wanti soal kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akibat membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Seperti diketahui, proyek kereta cepat mengalami pembengkakan biaya hingga US$1,45 miliar atau setara Rp21 triliun. Untuk itu, Kementerian BUMN tengah mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3,2 triliun untuk KAI, yang nantinya akan disetorkan untuk ekuitas KCIC.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung, mewanti-wanti agar PT KCIC maupun PT KAI berhati-hati dalam mengurus keuangan proyek kerja sama Indonesia-China itu. Dia menilai capital expenditure proyek yang besar bisa membebani KAI secara khusus ke depannya.

"Kami tidak mau kemudian proyek ini membebani KAI atau KCIC di kemudian hari. Sehingga nanti menjadi urusan kita juga untuk membereskan KAI dan KCIC," kata Martin, dikutip Kamis (17/11/2022).

Adapun, nilai proyek kereta cepat kini menggelembung menjadi US$7,5 miliar (setara Rp117 triliun) akibat cost overrun senilai US$1,45 miliar. Awalnya, nilai proyek tersebut sebesar US$6,07 miliar.

Untuk membayar cost overrun, maka dibutuhkan pendanaan yang berasal dari 25 persen ekuitas KCIC dan 75 persen pinjaman dari China Development Bank (CDB). Guna mendapatkan tambahan pinjaman dari CDB, maka dibutuhkan penjaminan. 

Kementerian BUMN sebelumnya sempat mengungkap bahwa penjaminan itu akan diberikan melalui pimpinan konsorsium PT PSBI yakni KAI. Hal tersebut sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021.

Oleh sebab itu, Martin menyoroti ketahanan KAI dari sisi korporasi. Dia mewanti-wanti agar KAI tak memiliki nasib seperti BUMN transportasi lainnya, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).

"Ini capex-nya besar sekali dan tidak boleh main-main. Kami baru saja buat Panja Penyelamatan Garuda, itu bermasalah karena capex-nya terlalu besar. Ini jangan jadi masalah lagi," ujarnya.

Untuk diketahui, PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan BUMN China Beijing Yawan HSR Co Ltd. PSBI memegang porsi saham KCIC sebesar 60 persen, sedangkan 40 persen dimiliki Beijing Yawan.

Sementara itu, PSBI terdiri dari empat BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai lead consortium, PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Setelah menggelar rapat pada pekan lalu dengan PT KAI dan PT KCIC, Komisi VI DPR berencana untuk melakukan rapat dengan Kementerian BUMN guna memutuskan pemberian tambahan PMN kepada KAI. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kereta Cepat pt kai proyek kereta cepat jakarta-bandung pmn
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top