Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Imbas Tanjung Priok Macet, Sistem IT Terminal Peti Kemas Perlu Diaudit

Depalindo meminta sistem IT di terminal peti kemas dilakukan audit imbas Pelabuhan Tanjung Priok yang macet.
Truk kontainer antre untuk keluar dari pelabuhan peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) di Jakarta, Kamis (19/12/2019). Bisnis/Himawan L Nugraha
Truk kontainer antre untuk keluar dari pelabuhan peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) di Jakarta, Kamis (19/12/2019). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pemakai Jasa Angkutan Logistik Indonesia (Depalindo) meminta agar sistem IT yang berkaitan dengan pelayanan arus barang dan logistik di semua terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok dapat dilakukan audit komprehensif oleh Otoritas Pelabuhan.

Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro menekankan sebaiknya evaluasi tak hanya dilakukan di Jakarta Internasional Container Terminal saja tetapi juga di semua terminal peti kemas Priok perlu di audit.

"Jangan sampai kejadian gangguan sistem seperti itu juga terulang lagi di masa-masa mendatang," ujarnya, Kamis (17/11/2022).

Dia juga mendesak agar manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok untuk segera bisa mengendalikan kondisi kemacetan dan kepadatan lalu lintas trucking dan peti kemas akibat terganggunya layanan terminal operating system (TOS) di JICT, sejak Kamis dini hari (17/11/2022).

Dia menilai dalam hal ini Otoritas Tanjung Priok (OP) juga harus bisa bertanggung jawab atas kelancaran arus barang di pelabuhan dan bisa mengatur dengan cepat semuanya jika terjadi hambatan arus barang.

"Solusi TOS JICT yang trouble jangan diserahkan hanya kepada pengelola terminal saja," tekannya.

Dia juga mengatakan pasca merger Pelindo, semestinya layanan jasa kepelabuhan di terminal peti kemas bisa lebih efisien dan efektif, dan hal itu bisa dicapai jika manajemen Pelindo konsisten melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh operasional terminal peti kemas dibawah kendali BUMN tersebut.

Hal senada dikemukakan, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno. Menurut Benny, terganggunya sistem layanan di pelabuhan selalu berdampak terhadap gangguan ekspor maupun impor. Hal ini akan memicu pemborosan biaya logistik yang dan ada multiplier efeknya terhadap perekonomian nasional.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper