Bisnis.com, JAKARTA — Pakta iklim yang dipimpin Amerika Serikat (AS) dan Jepang berkomitmen untuk mempercepat target net zero emission (NZE) Indonesia pada 2050 atau 10 tahun lebih awal dari target yang dipatok pemerintah pada 2060.
Komitmen itu disampaikan Penasihat Iklim untuk Menteri Keuangan AS John Morton setelah meluncurkan kemitraan investasi untuk percepatan transisi energi di Indonesia, Just Energy Transition Partnership atau JETP saat puncak pertemuan G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022).
Adapun Indonesia berhasil mengamankan pendanaan awal dari JETP itu sebesar US$20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun, asumsi kurs Rp15.535 dari pendanaan publik dan swasta untuk periode 3 hingga 5 tahun mendatang.
“Kami mendukung Indonesia seperti tujuan pada pernyataan bersama untuk mempercepat target NZE pada sektor pembangkit dengan 10 tahun penuh dari 2060 menjadi 2050,” kata John Morton saat konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022).
John mengatakan percepatan target itu menjadi komitmen signifikan bagi upaya pendanaan transisi energi yang masif di Indonesia dari sejumlah negara dan swasta yang tergabung pada JETP. Alasannya, pendanaan itu menjadi pembiayaan transisi energi terbesar sepanjang sejarah lewat skema penghimpunan dana tersebut.
Di sisi lain, dia mengatakan JETP bersama dengan pemerintah Indonesia bakal menyusun peta jalan atau rencana kerja nyata berkaitan dengan percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Saat bersamaan, Indonesia akan memasang pembangkit berbasis energi baru terbarukan.
Baca Juga
“Kami akan mengembangkan rencana investasi komprehensif untuk memajukan puncak emisi dari pembangkit tujuh tahun lebih awal dari jadwal awal serta menggandakan tingkatan pemasangan EBT di Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan skema Energy Mechanism Transition (ETM) Country Platform untuk mendukung jalannya program transisi energi di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan lewat skema tersebut pemerintah berupaya untuk mengamankan dana pensiun dini PLTU batu bara mencapai US$4 miliar atau setara dengan Rp62,05 triliun.
Lewat pendanaan itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah bakal memperluas cakupan pensiun dini PLTU batu bara hingga mencapai 15 gigawatt (GW).
“Kita akan mulai dengan 2 GW, yang kemudian akan menarik komitmen riil senilai US$500 juta yang akan dikembangkan US$4 miliar,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers peluncuran ETM Country Platform di Nusa Dua, Bali pada Senin (14/11/2022).
Kendati demikian, Sri Mulyani menegaskan, potensi pemadaman PLTU batu bara sebesar 15 GW itu memerlukan rencana pembiayaan yang detil untuk tetap menjaga arus kas PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“Tentu saja potensi seperti yang saya sampaikan tadi sebesar 15 GW itu akan membutuhkan rencana yang jauh lebih detil, tentang kapan dan apa yang bisa kita capai,” ujarnya.
