Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi mengamankan dana awal pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara serta peralihan menuju sumber listrik energi baru terbarukan (EBT) senilai US$20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) lewat kemitraan Just Energy Transition Partnership atau JETP.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, lewat kemitraan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang itu diharapkan dapat dihimpun pembiayaan US$20 miliar dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang.
“Kemitraan bersejarah ini akan mendukung komitmen ambisius Indonesia untuk mengejar target iklimnya melalui JETP lewat investasi mitra internasional termasuk memobilisasi pendanaan awal US$20 miliar dari pembiayaan publik dan swasta,” kata Luhut saat konferensi pers peluncuran JETP di sela-sela KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022).
Selanjutnya, Luhut mengatakan, pemerintah bakal menyusun rencana aksi dengan mitra investor untuk menindaklanjuti kesepakatan kemitraan tersebut selama 6 bulan mendatang.
Luhut berharap pemerintah bersama dengan rekanan investor dapat segera menyusun strategi konkret untuk memadamkan PLTU batu bara secara masif mendatang sembari memasukkan sumber daya EBT ke dalam sistem kelistrikan nasional.
“JETP juga dapat membuat pekerjaan hijau lainnya serta menguntungkan masyarakat lokal, kita harus berpikir bagaimana transisi energi tidak berdampak buruk pada komunitas rentang di daerah, untuk mendukung transisi energi yang terjangkau,” tuturnya.
Lebih terperinci, skema pendanaan JETP terdiri atas senilai US$10 miliar berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan skema Energy Mechanism Transition (ETM) Country Platform untuk mendukung jalannya program transisi energi di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, lewat skema tersebut pemerintah berupaya untuk mengamankan dana pensiun dini PLTUbatu bara mencapai US$4 miliar atau setara dengan Rp62,05 triliun.
Lewat pendanaan itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah bakal memperluas cakupan pensiun dini PLTU batu bara hingga mencapai 15 gigawatt (GW) mendatang.
“Kita akan mulai dengan 2 GW, yang kemudian akan menarik komitmen riil senilai US$500 juta yang akan dikembangkan US$4 miliar,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers peluncuran ETM Country Platform di Nusa Dua, Bali pada Senin (14/11/2022).
Kendati demikian, Sri Mulyani menegaskan, potensi pemadaman PLTU batu bara sebesar 15 GW itu memerlukan rencana pembiayaan yang detil untuk tetap menjaga arus kas PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“Tentu saja potensi seperti yang saya sampaikan tadi sebesar 15 GW itu akan membutuhkan rencana yang jauh lebih detil, tentang kapan dan apa yang bisa kita capai,” ujarnya.
