Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/BKPM memastikan adanya kebijakan khusus untuk Proyek Strategis Nasional atau PSN dibandingkan investasi di luar kawasan PSN.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan PSN menjadi salah satu instrumen yang didesain sedemikian rupa dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Kalau pertanyaan apakah ada perlakuan khusus sudah tentu ada,” kata Bahlil dalam konferensi pers ‘Investasi Terus Tumbuh Topang Pertumbuhan Ekonomi’ yang digelar secara virtual, Kamis (10/11/2022).
Bahlil menuturkan, baik dari sisi perizinan akan ada perlakuan khusus yang jauh lebih mudah dibandingkan investasi di luar kawasan PSN. Selain itu, pengusaha juga mendapatkan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan barang impor untuk mesin.
Meski menjanjikan beragam kemudahan, Bahlil menegaskan pemerintah tak asal memberikan insentif. Pemerintah akan menghitung betul terkait berapa lama insentif yang akan diberikan. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi para pengusaha maupun negara.
“Contohnya tax holiday. Itu harus kita hitung betul , karena kalau dia IRRnya [internal rate of return/imbal hasil] katakanlah lama 10 tahun, maka kita kasih insentifnya harus lebih dari itu. Tapi kalau IRRnya cuma 4-5 tahun, maka kita juga harus memberikan insentif yang setimpal,” jelasnya.
Baca Juga
Di samping itu, dia juga menyoroti kebutuhan negara terhadap pembiayaan wajib negara seperti utang sehingga dia menilai penting agar insentif yang diberikan tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun juga bagi negara.
“Jadi sudah pasti dia akan mendapatkan insentif namun model dan besaran insentif atau jangka waktunya itu diatur dalam rangka win win, pengusahanya untung, negaranya juga harus diberikan tempat yang layak,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menetapkan 13 PSN baru. Penetapan 13 PSN baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.9/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Sebagai informasi, daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan telah dilakukan revisi sebanyak 4 kali dimana perubahan terakhir melalui Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Dalam Permenko tersebut, terdapat 208 proyek dan 10 program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi Rp5.739,7 triliun.
Kendati demikian, pemerintah kembali merevisi Peraturan Menko Perekonomian tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9/2022 dimana daftar PSN menjadi 200 proyek dan 13 program. Adanya perubahan tersebut, diharapkan mampu menyelesaikan PSN dengan cepat sehingga mampu memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.
