Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa negara anggota Asean perlu menyusun strategi untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemi yang rentan, ditambah adanya ancaman perubahan iklim.
Airlangga mengatakan daya saing perdagangan dan kualitas hidup masyarakat akan menurun jika masih menerapkan ‘business as usual’. Isu-isu perubahan iklim pun dikhawatirkan akan mempengaruhi arah ekonomi kawasan di masa depan.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang mengarah pada rendah karbon. Hal ini disampaikannya saat mempimpin delegasi RI dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang digelar di Phnom Penh, Kamboja.
Dia menyampaikan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat kesiapan Asean menghadapi ancaman dan membangun kapasitasnya untuk ketahanan jangka panjang. Diperlukan kerja sama lintas sektor seperti pertanian, energi dan transportasi untuk memastikan semua inisiatif yang telah ada bisa berjalan dengan efektif.
“Perubahan iklim diperkirakan akan mengurangi 4 – 18 persen dari PDB global pada 2050, sementara di ASEAN diperkirakan akan kehilangan 4—37 persen PDB-nya,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (9/11/2022).
Airlangga mengatakan, transisi menuju masa depan yang berkelanjutan adalah kunci kemakmuran, ketahanan dan bahkan kelangsungan kawasan.
Baca Juga
Dia juga menyampaikan bahwa agenda dekarbonisasi tidak hanya menjadi milik Pemerintah tetapi harus menjadi upaya bersama yang juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.
“Pengembangan strategi Asean dalam netralitas karbon harus mempertimbangkan perlunya transisi yang adil dan teratur serta memastikan bahwa tidak ada satupun negara anggota yang tertinggal,” tuturnya.
Pada pertemuan tersebut, Airlangga mengusulkan lima langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pengembangan strategi harus dilakukan secara inklusif, partisipatif dan konsultatif dengan semua sektor yang ada di Asean seperti mineral, ilmu pengetahuan dan teknologi, keuangan, dan industri, serta melibatkan masyarakat.
Kedua, perlu adanya pengawasan yang efektif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang strategis. Ketiga, tingkatkan tata kelola implementasi yang akuntabel dengan memanfaatkan struktur Asean yang ada saat ini.
Keempat, harus ada instansi pengampu di masing-masing negara untuk membahas inisiatif netralitas karbon. Kelima, melibatkan negara mitra secara aktif untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi agenda pembangunan berkelanjutan di Asean.
Pada akhir pertemuan, semua Menteri menyepakati pernyataan bersama yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi terutama sektor pertanian, energi dan transportasi.
Para Menteri juga mendukung pengembangan strategi Asean dalam netralitas karbon yang terdiri dari inventori gas rumah kaca, pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk mendukung kredit karbon, menciptakan pasar karbon di kawasan, investasi teknologi rendah karbon dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
