Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi industri tekstil mengaku tidak begitu mengharapkan stimulus berupa insentif yang tengah disiapkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) guna mendorong kinerja industri dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ian Syarif menilai market atau pasar domestik lebih dibutuhkan saat ini demi menjaga utilitas pabrik yang masih tertekan di kisaran 30-50 persen.
"Mengenai stimulus, kami gak menginginkan stimulus yang lebih penting dibanding stimulus itu justru market," kata Ian dalam konferensi pers 'Badai PHK di Industri TPT, Produsen Minta Pemerintah Turun Tangan', Rabu (2/11/2022).
Menurutnya, melihat kondisi daya beli domestik yang tengah menurun, program substitusi impor harus dijalankan. Hal ini disebut dapat menjadi peluang industri dalam negeri untuk stabil.
"Kami melihat selama 3 tahun terakhir pun masih ada jumlah kain impor atau bahan baku impor yang masuk, berarti ada cadangan devisa dalam negeri yang menjadi potensi program substitusi impor," tegasnya.
Namun, jika memang stimulus tengah digodok pemerintah, dia tak memungkiri hal tersebut dapat memberi dampak cukup baik. Hanya saja, program substitusi impor dan harmonisasi kebijakan lain yang lebih diharapkan asosiasi saat ini.
Baca Juga
Senada, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan pengusaha tekstil lebih membutuhkan pasar domestik mengingat volume ekspor dan daya beli yang terus turun.
"Insentif atau bantuan saat ini yang paling diutamakan itu market. Kalau kita bicara market, ekspor ini kan sulit, sebab bukan kita yang bisa atur. Apalagi dengan kondisi sekarang," kata Redma dalam kesempatan yang sama.
Redma menuturkan, pemerintah semestinya dapat mengalihkan ekspor industri ke pasar domestik. Pasalnya, pasar domestik masih relatif kuat dari tekanan.
Alhasil, jika tidak ada intervensi dari pemerintah untuk mengamankan pasar dalam negeri, dia tak menutup kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal.
Di sisi lain, Redma melihat pemerintah saat ini berencana ekspor ke negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Tengah. Padahal, negara-negara tersebut kondisinya tidak baik dan terancam terkena imbas resesi global.
Jika pemerintah dapat melindungi pasar domestik bagi industri dalam negeri, Redma melihat PHK massal dapat dihindari. Sebelumnya, diketahui para pekerja THT per Oktober 2022 yang kena PHK sebanyak 64.000 dari 124 perusahaan.
"Kalau kita bisa tindak itu, saya kira kita bisa gak perlu lakukan PHK," tandasnya.
Terakhir, dia juga meminta pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan kebijakan bagi pelaku impor dan memberlakukan sanksi tegas bagi oknum impor ilegal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
