Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan berharap para pengusaha dapat melakukan dialog bipartit sebelum mengambil jalan akhir soal pemutusan hubungan kerja atau PHK yang saat ini ramai terjadi.
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan pihaknya melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan melakukan mediasi terkait pengambilan keputusan PHK.
“PHK itu merupakan jalan akhir. kemenaker melalui Ditjen PHI kita melakukan mediasi. Mudah-mudahan jalan terakhir tersebut tidak ditempuh. Ada dialog bipartit, kalau masih buntu, pakai jalan tripartit,” katanya di JCC, Jakarta, Minggu (30/10/2022).
Berdasarkan catatannya, sejauh ini belum ada serikat pekerja maupun pengusaha yang melaporkan adanya PHK.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menyampaikan jalan PHK harus ditempuh karena adanya penurunan pemesanan khususnya dari pasar ekspor Amerika untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga 30 persen.
“Dengan gangguan ini mengakibatkan utilisasi industri TPT menurun tajam yang berdampak terhadap pengurangan jam kerja yang akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja,” ujarnya, Kamis (27/10/2022).
Baca Juga
Sementara itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat telah mencatat periode Januari sampai dengan pertengahan Oktober 2022, terjadi PHK kepada sebanyak 73.000 karyawan. Angka tersebut belum termasuk dari perusahaan yang tidak tergabung dalam Apindo.
Angka PHK tersebut dikhawatirkan akan terus naik, karena terjadinya pengurangan order baik di bidang tekstil, garmen, maupun sepatu di tahun depan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun menyampaikan bahwa gelombang PHK diperkirakan masih belum akan berhenti pada 2022. “Menjelang akhir 2022, kondisi ketenagakerjaan kita kurang menggembirakan karena adanya gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan, khususnya di sektor startup dan manufaktur, yang berdampak pada nasib ratusan ribu karyawan," katanya dalam acara peresmian Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas, Minggu (23/10/2022).
Kemenaker pun mengkhawatirkan maraknya PHK karena data Bank Dunia mencatat dengan kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia dapat memicu resesi global pada 2023.
