Bisnis.com, JAKARTA - Konsultan properti membeberkan berbagai tantangan yang menjadi hambatan dalam mengatasi backlog perumahan yang kini masih di angka 12,75 juta hunian.
Backlog atau kurangnya hunian layak untuk masyarakat juga menjadi concern pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian PUPR yaitu mengadakan program sejuta rumah.
Senior Reasearh Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat memperkirakan kondisi backlog masih sulit untuk diatasi dalam beberapa tahun ke depan.
"Kondisi backlog diperkirakan masih akan menjadi tantangan, terutama dalam penyediaan atau penambahan stok rumah, hal ini mengingat berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini dan beberapa waktu kedepan," kata Syarifah kepada Bisnis, dikutip Senin (24/10/2022).
Adanya inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan ancaman resesi global saat ini diprediksi bakal menghambat upaya mengatasi kondisi backlog saat ini.
Dari sisi pengembang, ada tantangan dalam menyediakan pasokan rumah karena kebijakan perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Lahan Sawah Dilindung (LSD).
Namun, saat ini pihak perbankan dan pemerintah mulai memperkenalkan skema pembiayaan kepemilikan rumah yaitu lewat KPR Rent To Own dan staircasing ownership. Kedua skema tersebut dinilai dapat menarik minat konsumen dan memicu penambahan pasokan unit rumah.
"Skema staircasing ownership dan rent-to-own yang memudahkan calon pembeli untuk memiliki hunian. Skema ini diharapkan mampu terus menggerakan penyerapan hunian pada segmen tertentu," jelasnya.
Sementara itu, Head of Researcher Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan keadaan kenaikan suku bunga acuan yang kini di angka 4,75 persen dapat menaikkan cost KPR. Hal ini juga akan berimbas pada construction loans pada developer.
"Itu akan menjadi satu tantangan karena bank akan lebih hati-hati lagi untuk melakukan ekspanasi kredit mereka karena mereka tidak akan mau mengambil risiko,” kata Ferry.
Apabila Bank meanahan ekspansi kredit dan menghambat construction loans, hal ini akan semakin menghambat ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
