Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri dinilai kurang memberikan porsi yang berimbang bagi swasta untuk ikut berpartisipasi.
Hal itu disampaikan oleh Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menurutnya, investasi sejumlah perusahaan pelat merah belakangan relatif dominan untuk setiap pengembangan pembangkit EBT jika dibandingkan dengan milik swasta.
Dia pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuka kesempatan yang berimbang bagi swasta untuk ikut berinvestasi pada pengembangan pembangkit EBT dalam negeri.
“Berikan peluang untuk swasta masuk ke dalamnya sehingga investasi pemerintah melalui BUMN tidak usah terlalu banyak, yang perlu dilakukan agar PLN menentukan tarif yang keekonomiannya bisa diterima dari investasi yang dilakukan dan terbuka,” kata Enggar saat agenda Special Event Road to G20 by Himpuni di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2022).
Menurutnya, pemerintah mesti menetapkan harga jual listrik bersih ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang kompetitif bagi pengembang swasta. Dia menilai harga jual yang berlaku saat ini cenderung tidak mendukung pengembangan investasi swasta di sektor EBT tersebut.
“Kalau tarifnya lebih rendah atau tidak jelas kemudian kapan kita payback, tentukan payback period-nya kapan, dalam waktu 10 tahun 12 tahun itu, kita masih bisa terima,” kata dia.
Baca Juga
Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat pelaku usaha belum dapat bersaing secara berimbang dengan BUMN untuk berinvestasi di sektor pembangkit EBT.
Alasannya, Fabby mengatakan, sejumlah peraturan terkait dengan infrastruktur jaringan hingga tarif jual listrik bersih ke PLN tidak menguntungkan secara bisnis bagi pengembang swasta. Konsekuensinya, sejumlah pengembangan pembangkit EBT belakangan didominasi oleh perusahaan pelat merah.
“Ini jadi berat, terutama listrik semua harus dijual ke PLN sehingga banyak didikte kepentingan usaha PLN,” kata Fabby saat dihubungi, Selasa (25/10/2022).
Dia berharap pemerintah dapat menyusun regulasi spesifik untuk menciptakan persaingan yang lebih berimbang pada sektor EBT itu. Harapannya, pengembangan pembangkit EBT dari swasta ikut bertumbuh seiring dengan potensi pasar yang besar mendatang.
“Di sisi bisnis harus ada perlakuan yang setara, misalnya akses pada pendanaan dan juga kebijakan yang menyangkut transmisi seperti power wheeling itu harusnya bisa dimasukkan,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyangkal bahwa porsi swasta dalam pengembangan EBT lebih kecil dari BUMN.
