Ini Kata Kementerian ESDM Soal Porsi Swasta dalam Pengembangan EBT
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan porsi swasta terkait dengan perencanaan investasi dan pengembangan pembangkit berbasis EBT lebih besar ketimbang bagian BUMN
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah bersama dengan PLN mengalokasikan pembangunan pembangkit listrik bersih mencapai 20,9 gigawatt (GW) hingga 2030 mendatang.
“Ada porsinya dan lebih besar porsi untuk non-BUMN, jadi di luar PLN lebih besar untuk pengembangan energi terbarukan sampai 2030,” kata Dadan saat agenda Special Event Road to G20 by Himpuni di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2022).
Menurut dia, investasi pembangkit listrik bersih belakangan menunjukkan tren positif. Dia mencontohkan, proyek PLTS Cirata belakangan berhasil mengamankan calon pembeli listrik kendati pembangkit terapung itu belum juga selesai saat ini.
Dengan demikian, dia menegaskan, potensi pengembangan EBT mendatang masih besar menyusul kepastian pembeli dari industri pengguna di dalam negeri saat ini. Ihwal potensi pengembangan PLTS terapung, dia mengatakan, Indonesia memiliki total reservoir air dengan kapasitas terpasang dapat mencapai 12,9 GW.
“Saya laporkan bahwa PLTS Cirata ini belum selesai, tetapi sudah laku listriknya,” kata dia.
Baca Juga
Sementara itu, Kementerian BUMN bakal lebih agresif untuk melakukan migrasi investasi pada sektor EBT di tengah momentum transisi energi saat ini. Sejumlah aksi korporasi perusahaan pelat merah pun disiapkan terkait dengan upaya peningkatan kapasitas terpasang energi bersih tersebut.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kementeriannya bakal fokus untuk melakukan konsolidasi aset pembangkit EBT yang dibarengi dengan penghimpunan dana publik lewat skema penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sejumlah anak usaha terkait
“Kami punya tiga perusahaan panas bumi di Pertamina, PLN, dan satu lagi, Geo Dipa di bawah Kemenkeu. Saya inginnya memergerkan ini sebagai satu kesatuan. Kami ingin seperti Pertamina Geothermal Energy, ini supaya kami punya akses pendanaan lewat go public,” kata Erick.
Nantinya, skema penghimpunan dana publik itu, kata dia, akan dilakukan juga pada anak usaha terkait lainnya yang bersinggungan dengan pengembangan EBT. Adapun, Kementerian BUMN saat ini juga akan mengembangkan pembangkit yang bersumber dari surya, angin, hingga hidro.
“Ini Pertamina duluan masuk, PLN belakangan karena Pertamina sehat, dia maju duluan,” kata dia.
Menurutnya, potensi sumber daya panas bumi Indonesia yang mencapai 23,76 GW atau terbesar kedua di dunia belum terserap optimal ke dalam sistem kelistrikan bersih nasional. Pemerintah bersama dengan swasta baru bisa mengembangkan listrik dari sumber daya panas bumi di angka 2,1 GW.
“Karena itu kami dorong sekali yang namanya investasi di EBT ya, ini yang sekarang kita lakukan di PLN. Lalu, kami juga melihat dari geothermal di Indonesia potensinya sangat besar,” kata Erick.
