Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melarang ekspor timah dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap negara, khususnya pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III/2022 di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2022).
“Kita sudah hitung bahwa [larangan ekspor] hilirisasi terhadap timah akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional,” katanya.
Menurut Bahlil, keputusan Presiden Jokowi tersebut dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan nasional.
Apalagi, dia menyayangkan sikap negara lain yang mengendalikan harga timah Indonesia, padahal timah di negara-negara tersebut tak sebanyak Indonesia.
“Kita itu penghasil timah nomor 2 di dunia, nomor 1 China yang 70 persen melakukan hilirisasi, Indonesia cuma 5 persen. Sudah begitu harga timah dikendalikan oleh negara lain yang penghasil timahnya nggak sebesar Indonesia. Kira-kira kalau begitu kita pintar atau pintar-pintar bodoh, ya?” tanya dia.
Hingga saat ini, pemerintah tengah membuat roadmap untuk menghentikan ekspor timah. Meskipun diakui Bahlil investasi industri timah tak teralu besar, namun pemerintah tetap ingin menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
“Hilirisasi timah beda dengan nikel. Industri timah itu investasinya tidak terlalu besar, memang industrinya itu Rp1 triliun aja itu paling tinggi. InsyaAllah akan lebih cepat dan kita sudah membuat roadmap-nya,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah akan menghentikan ekspor timah dan bauksit pada tahun ini. Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna mendorong percepatan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang memiliki nilai tambah.
"Setelah nikel ini, meskipun belum rampung di WTO [World Trade Organization], akan kita setop lagi, tahun ini mungkin timah atau bauksit setop," kata Jokowi.
Jokowi sendiri rencanannya akan memerintahkan BUMN untuk mengolah timah dan bauksit menjadi produk yang bernilai tinggi. Nantinya, BUMN dapat bekerja sama dengan swasta.
Adapun, Jokowi sempat mengungkapkan dua manfaat yang diperoleh Indonesia dari melakukan industrialisasi. Pertama, pajak kepada pemerintah akan melonjak. Kedua, lapangan kerja juga ada di Indonesia, bukan di negara lain.
