Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor timah Indonesia.
Namun, hingga saat ini pemerintah masih belum memastikan kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan. Jokowi mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan kalkulasi serta memastikan kesiapan smelter terlebih dahulu.
“Baru dihitung. Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan. Setop, misalnya tahun depan, atau setop tahun ini, bisa terjadi. Tapi saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter, baik milik BUMN maupun milik swasta harus kita kalkulasi semuanya,” kata Jokowi saat meninjau pembangunan Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt PT Timah Tbk., di Kepulauan Bangka Belitung, dikutip dari laman resmi Setkab, Kamis (20/10/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengharapkan hilirisasi timah berjalan seperti yang sebelumnya telah dilakukan terhadap nikel. Jokowi menambahkan, pembangunan smelter baru PT Timah ini menunjukkan keseriusan dalam melakukan hilirisasi timah.
“Ini nanti akan selesai November dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel. Yang nikel sudah, timah, bauksit, jadi semuanya akan saya ikuti,” ujarnya.
Jokowi berharap proses hilirisasi timah dapat berjalan baik serta memberikan nilai tambah untuk industri dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan.
“Nilai tambah di dalam negeri akan semakin banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya,” ungkapnya.
