Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha berpandangan sewindu atau delapan tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) masih menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR), khususnya reformasi struktural terhadap iklim usaha di berbagai sektor.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan pekerjaan rumah terbesar Jokowi saat ini bukan dalam kebijakan-kebijakan jangka pendek yang bersifat reaktif melainkan lebih pada kebijakan yang sifatnya keberlanjutan, khususnya pada kualitas pendidikan dan human capital.
Di samping itu, PR pemerintah selanjutnya yaitu usaha lebih lanjut di berbagai sektor agar tercipta iklim usaha dan investasi nasional yang lebih efisien dan bersaing secara pembiayaan.
“Reformasi struktural secara sektoral ini juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang out of date dengan kebijakan-kebijakan yang lebih fasilitatif dan supportif terhadap digitalisasi ekonomi, penciptaan value added produksi, pendalaman industrialisasi dan kegiatan usaha dengan business model yang berkelanjutan,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (20/10/2022).
Shinta mengungkapkan tren ekonomi ke depannya akan menggunakan parameter Environmental, Social and Governance (ESG), suatu standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria, yakni Environmental (Lingkungan), Social (Sosial) dan Governance (Tata Kelola Perusahaan).
“ESG karena tren ekonomi dunia ke depannya akan mengarah ke sana. Kalau tidak dibangun fondasi reformasinya dari sekarang, ke depannya pencapaian agenda Indonesia Maju 2045 akan terbengkalai,” ujarnya.
Meski demikian, dia menilai pemerintahan Jokowi berhasil melakukan tinjauan dan adaptasi kebijakan secara terus-menerus, sehingga tercapai iklim usaha yang semakin kondusif untuk pertumbuhan.
“Meskipun ada berbagai tantangan, khususnya sepanjang pandemi. Sangat kami apresiasi,” ungkapnya.