Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan tarif baru angkutan penyeberangan sebesar 11 persen menuai pro dan kontra seiring dengan protes yang dilayangkan para pelaku industri. Di sisi lain, pemerintah berkilah ketentuan baru itu mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Berita tentang pro kontra tarif baru angkutan penyeberangan menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Selasa (18/10/2022):
1. Pro Kontra Tarif Baru Angkutan Penyeberangan, Kok Bisa?
Penetapan tarif baru angkutan penyeberangan sebesar 11 persen menuai pro dan kontra seiring dengan protes yang dilayangkan para pelaku industri. Di sisi lain, pemerintah berkilah ketentuan baru itu mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Kementerian Perhubungan menaikkan tarif penyeberangan antarprovinsi kelas ekonomi mencapai 11 persen. Kebijakan ini diambil menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022. Penyesuaian tarif inidilakukan pada 23 lintas penyeberangan komersil.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM 184/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara pada 28 September 2022.
2. Pembahasan Aturan Kripto & Antusiasme G20 Soal Stablecoin
Perusahaan exchange aset kripto menyambut positif rencana Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyiapkan lembaga pendukung perdagangan aset kripto.
Kondisi tersebut juga beriringan dengan negara G20 yang sedang melakukan pembahasan aturan kripto dan stablecoin. Dalam hal ini, negara yang termasuk dalam G20 telah sepakat agar trasaksi aset kripto termasuk stablecoin agar diregulasi dan diawasi secara ketat.
Di Tanah Air, Bappebti tengah mematangkan kelembagaan dalam perdagangan fisik aset kripto. Selain bursa, badan di bawah Kementerian Perdagangan ini juga sedang memproses pembentukan lembaga kliring.
Rencana tersebut tentunya disambut positif oleh pelaku industri, yang diwakili oleh CEO Indodax Oscar Darwaman. Sebab, adanya lembaga-lembaga tersebut menjadi langkah yang baik dan bermanfaat untuk ke depannya. Upaya itu juga bertujuan menjaga keamanan transaksi perdagangan, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan, dan transparan.
3. Seribu Jurus Memikat Pengusaha agar Berinvestasi di IKN
Pemerintah terus berupaya menggaet investor untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran IKN Nusantara mencapai Rp466 triliun diaman sebesar 20 persen di antaranya bakal dipenuhi melalui APBN, sedangkan 80 persen sisanya diupayakan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KBPU) serta swasta.
Pembangunan IKN juga bukan hanya dilakukan setahun dua tahun, namun membutuhkan waktu puluhan tahun. Tahapan pembangunan IKN, akan meliputi lima tahapan yang dimulai tahun 2022 hingga selesai 2045 mendatang. Selesainya pembangunan IKN tepat pada saat kemerdekaan Indonesia 100 tahun.
Badan Otorita IKN tengah gencar mencari investor untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN. Berbagai cara ditempuh, mulai dari mengundang pengusaha asing, menawarkan berbagai proyek untuk didanai, memberikan sejumlah fasilitas dan kemudahan berusaha, dan juga insentif penanaman modal.
4. Delapan Cara Mengurangi Emisi Karbon untuk Transisi Energi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diketahui akan memamerkan delapan cara memangkas emisi karbon untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 dalam acara State-owned Enterprises (SOE) International Conference yang diselenggarakan hari ini dan besok atau 17—18 Oktober.
Sebagai bagian dari komitmen global untuk mengurangi emisi karbon, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, seperti dikutip Bisnis.com, menjelaskan bahwa PLN telah memprakarsai delapan upaya.
Bertepatan dengan SOE International Conference, perusahaan listrik pelat merah itu akan menjelaskan kepada para delegasi langkah-langkah strategis perseroan dalam memaksimalkan teknologi dan inovasi dalam pengurangan emisi karbon dan mendorong transisi energi.
“Dengan berkolaborasi, kami juga memastikan akan terus menyediakan pasokan listrik yang andal dan bersih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Darmawan.
5. Waspada Euforia Surplus Neraca Dagang Indonesia
Neraca perdagangan RI kembali mencapai surplus pada September 2022. Ini merupakan catatan positif beruntun selama 29 bulan terakhir. Di balik euforia ini, ekspor Indonesia malah melorot.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada September 2022 mengalami surplus US$4,99 miliar. Catatan ini lebih rendah dari surplus bulanan pada Agustus 2022, sebesar US$5,76 miliar.
Pun begitu, laporan terbaru menunjukkan kinerja positif bagi perdagangan RI. Sebab, realisasi tersebut merupakan surplus neraca dagang beruntun dalam 29 bulan terakhir.
