Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mencari pendanaan untuk kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur hingga 2024. Sumber pendanaan lain dibutuhkan untuk menutupi kekurangan pendanaan dari APBN.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan kementeriannya terus berupaya untuk mendorong investasi dengan cara memperluas cakupan kerja sama dalam pembiayaan pembangunan infastruktur, melalui partisipasi sektor swasta atau skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Skema KPBU terus didorong pemerintah, karena APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.
“Untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau sebesar Rp1.435 triliun, Kementerian PUPR terus mengupayakan pengembangan dan eksplorasi yang lebih luas lagi terkait dengan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif melalui skema KPBU,” kata Basuki dalam keterangan resmi yang dikutip pada Kamis (13/10/2022).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa target investasi Indonesia di 2022 adalah Rp1.200 triliun, dan capaian realisasi investasi pada semester I/2022 ini sudah sebesar Rp584,6 triliun atau 48,7 persen dari target.
Menurutnya, realisasi investasi Indonesia tersebut salah satunya dikontribusikan oleh dampak dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR.
“Salah satu syarat mutlak investasi dapat masuk ke suatu negara atau daerah adalah karena infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dan politik menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi.
Dia menjelaskan beberapa unsur kunci stabilitas dalam investasi meliputi terjaganya kondisi makroekonomi, kepastian hukum, kejelasan regulasi, kelembagaan, ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur, koordinasi pusat-daerah, kapasitas SDM, dan peran sektor bisnis.
“Investasi adalah tulang punggung perekonomian karena tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memproduksi barang jasa, menopang keberlanjutan pembangunan, menciptakan nilai tambah, mendorong keadilan ekonomi dan mewujudkan demokrasi ekonomi,” ujar Wapres.
