Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah melalui Rapat Koordinasi High Level (Rakor HL) berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendorong pemulihan pariwisata dalam rangka mendukung penguatan ekonomi nasional.
Rakor HL Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata (Sekber Pariwisata) yang diikuti oleh para pimpinan dari 18 kementerian/lembaga (K/L) tingkat pusat, 18 pemerintah daerah, dan 9 badan usaha/badan otorita tersebut menyepakati 10 langkah strategis.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menyampaikan bahwa pemulihan sektor terkait pariwisata-ekraf sangat strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Pasalnya sektor ini memiliki peran yang besar dalam menyumbang devisa dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Di tengah momentum pemulihan sektor pariwisata, perlambatan ekonomi global, risiko stagflasi, dan tingginya ketidakpastian akan menjadi tantangan dan menurutnya perlu terus diwaspadai.
“Oleh karena itu, momentum pemulihan pariwisata perlu terus dioptimalkan, antara lain melalui konsistensi kebijakan serta sinergi percepatan pemulihan dan pengembangan pariwisata baik yang menyasar wisman maupun wisnus, untuk mendukung penguatan transaksi berjalan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” katanya dalam siaran pers, Selasa (4/10/2022).
BI kata Dody berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan peran terkait pariwisata-ekraf, antara lain melalui penguatan advokasi dan kajian, pengembangan UMKM, serta digitalisasi sistem pembayaran pendukung pariwisata.
Senada, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo R.M. Manuhutu mengatakan pemulihan sektor pariwisata perlu didukung oleh sinergi dan kerja sama lintas K/L.
Melalui Sekber Pariwisata, kolaborasi pemulihan sektor pariwisata diharapkan dapat lebih mudah dan sinergis. Sepuluh kesepakatan Rakor HL adalah komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan dan pariwisata nasional.
Adapun, 10 langkah strategis yang disepakati adalah sebagai berikut:
Pertama, melanjutkan dan mengoptimalkan pelonggaran wisatawan, termasuk dengan mengkaji penyempurnaan regulasi terkait visa.
Kedua, mendorong percepatan perbaikan kapasitas dan frekuensi angkutan udara, khususnya untuk menunjang mobilitas ke destinasi wisata, sejalan dengan permintaan yang meningkat.
Ketiga, mempercepat pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), termasuk dengan didukung oleh peningkatan dukungan amenitas dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan (quality tourism).
Keempat, melanjutkan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan destinasi pariwisata lainnya, didukung oleh alokasi anggaran dan pengaturan pengelolaan aset yang telah terbangun.
Kelima, memastikan terselenggaranya event skala internasional dan nasional yang telah terjadwal, termasuk agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022 dan rangkaian kegiatan pendukung keketuaan Asean pada 2023.
Keenam, meningkatkan sinergi dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).
Ketujuh, melanjutkan dukungan insentif dan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dan desa wisata, termasuk melalui dukungan kebijakan makroprudensial untuk sektor prioritas.
Kedelapan, mendorong sinergi program dalam pengembangan UMKM pendukung pariwisata dan desa wisata, termasuk memperluas digitalisasi transaksi pembayaran antara lain melalui QRIS dan memanfaatkan potensi dari QRIS antarnegara.
Kesembilan, mendorong promosi pembukaan pariwisata Indonesia yang lebih luas melalui rangkaian kegiatan Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) 2023.
Terakhir, mengakselerasi vaksinasi dan memperluas penerapan Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) berstandar SNI di destinasi wisata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
