Bisnis.com, JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk berkompetisi mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. Tito membeberkan ada beberapa instumen untuk mengendalikan inflasi, mulai dari penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga, Dana Transfer Umum, hingga anggaran desa.
BPS sendiri mencatat inflasi pada September 2022 sebesar 5,95 persen secara bulanan (month to month) atau meningkat 1,17 persen dibanding Agustus yang hanya 4,84 persen.
“Kami meminta kepada BPS untuk mengumumkan juuga per provinsi, kalau bisa di tingkat kabupaten/kota juga. dengan demikian aka nada iklim kompetitif di antara rekan-rekan kepala daerah bersinergi dengan semua unsur-unsur pemerintah daerah masing-masing untuk menekan daerah masing-masing,” ujar Tito saat konferensi pers bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Senin (3/10/2022).
Eks Kapolri itu menambahkan, apabila semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing maka otomatis angka nasional juga bisa dikendalikan. BPS mencatat dari 88 kota yang mengalami inflasi, tertinggi adalah Bukit Tinggi 1,87 persen. Penyebab utama adalah kenaikan harga bensin sebesar 0,81 persen, beras memberikan andil 0,35 persen, angkutan dalam kota 0,18 persen dan angkutan antar kotan. Sedangkan inflasi terendah di Merauke 0,07 persen. Adapun 2 kota mengalami deflasi yaitu Manokwari 0,64 persen dan Timika 0,59 persen.
Sebaran inflasi di pulau Sumatera ada di Bukit Tinggi 1,87 persen, di Jawa tertinggi di Kudus 1,65 persen di Kalimantan tertinggi di Singkawang 1,66 persen, Sulawaesi di Palopo 1,74 persen, Bali Nusa Tenggara di Kupang 1,82 persen , untuk Maluku dan Papua inflasi tertinggi di Sorong 1,49.
Tito mengatakan, upaya pemda dalam meredam inflasi sendiri bisa berbagai macam yang anggarannya sudah tersedia. Misalnya menggesar anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang saat ini masih di atas Rp7 triliun untuk redam inflasi.
Baca Juga
Menurut dia, ada beberapa arahan Presiden Jokowi terkait penanganan inflasi selain lewat BTT. Yakni membuat program pengaman sosial, kemudian pemda bersama BPS dan Bank Indonesia harus mencari jalan keluar agar inflasi tersebut bisa ditekan.
“Begitu melihat angka inflasi harus melihat secara betul detail apa faktor penyumbang kenaikan itu, dan setelah itu melakukan langkah detil juga untuk berinovasi menekan, berinovasi mencari solusi atas kenaikan yang spesifik karena tiap daerah berbeda dari tempat ke tempat yang lain. Meskipun ada faktor umum yaitu transportasi,” tuturnya.
Selanjutnya, ada instrument APBD, yaitu 2 persen dari Danan transfer Umum (DAU) Sesuai keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah diterbitkan dan itu digunakan untuk mengendalikan inflasi.
“Kemudian di desa juga dapat bergerak dengan anggaran desa. Menteri Desa dan PDTT sudah menerbitkan Kepmendes PDTT untuk dapat menggunakan sekitar 30 persen dari sisa dana desa yang dialokisakan jarring pengaman sosial/bansos. Jadi bansos bisa dari Belanja Tidak Terduga kemudian bisa dari dana bansos yang regular,” tutur Tito.
