Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APBN 2023 Tetapkan Kurs Dolar Rp14.800, Begini Catatan PKS, Gerindra Hingga Nasdem ke Sri Mulyani

Sembilan fraksi DPR RI memberi pandangan terhadap RUU APBN 2023 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 30 September 2022  |  06:10 WIB
APBN 2023 Tetapkan Kurs Dolar Rp14.800, Begini Catatan PKS, Gerindra Hingga Nasdem ke Sri Mulyani
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada pembukaan masa persidangan I DPR tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8 - 2022). Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA  - DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU RAPBN) 2023 menjadi Undang-Undang APBN 2023.

Penetapan atas pengesahan RUU APBN 2023 menjadi UU APBN 2023 dilakukan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari ini Kamis (29/9/2022).

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  2023 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam rapat.

Dengan persetujuan itu, maka asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi 2023 ditetapkan sebesar 5,3 persen. Sedangkan laju inflasi dipatok pada level 3,6 persen.

APBN 2023 menempatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp14.800. Sementara tingkat bunga SUN 10 tahun 7,90 persen.

Dalam postur APBN ini juga ditetapkan harga minyak mentah Indonesia US$90 per barel. Lifting minyak bumi sebesar 660.000 barel per hari. Pemerintah juga mematok tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,3 persen-6 persen serta tingkat kemiskinan 7,5 persen-8,5 persen.

Setiap fraksi pun menyepakati RUU APBN 2023 agar disahkan menjadi UU APBN 2023. Adapun sebelum dilakukan pengesahan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan pendapat akhir mini fraksi.

“Kami akan menyampaikan pendapat akhir mini fraksi, sebagai sikap  akhir fraksi atas RUU APBN TA 2023 yang disampaikan di rapat kerja banggar,” ujarnya.

Kendati demikian, Said tidak menyampaikan secara lengkap. Berikut pandangan sembilan fraksi DPR terhadap RUU APBN 2023:

  • Fraksi PDIP

Pemerintah harus menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pasca pandemi dan penguatan sisi suplai untuk meningkatkan produktivitas. 

  • Fraksi Golkar

Meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan bantalan fiskal yang memadai agar dapat mengantisipasi risiko ketidakpastian yang bisa muncul dari berbagai arah, mulai dari pandemi yang belum berakhir, krisis geopolitik, krisis energi, krisis pangan, hingga krisis finansial global.

  • Fraksi Gerindra

Mengingatkan kepada pemerintah terkait penyertaan modal negara atau PMN bagi BUMN untuk lebih fokus dan selektif pada peningkatan kontribusi terutama kontribusi dividen terhadap APBN untuk terus menjaga ruang fiskal tetap sehat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyerapan tenaga kerja yang luas. 

  • Fraksi Nasdem

Menegaskan agar pemerintah dapat menyelesaikan dan menuntaskan penagihan piutang negara atas dana talangan kasus lumpur Lapindo yang telah jatuh tempo dengan jalan mengambil alih jaminan berupa aset tanah yang menjadi dan masuk kolam serta tanggul lumpur. Sehingga pemerintah wajib untuk memastikan tanah dan bangunan yang pernah ada di kolam lumpur tersebut yang belum diselesaikan ganti ruginya, segera diselesaikan agar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban secara keseluruhan tanpa dikotomi dan diskriminasi.

  • Fraksi PKB

Mendesak kepada pemerintah agar melaksanakan Perpres Nomor 82/2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, realisasinya dapat menunjang kegiatan di pesantren yang menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

  • Fraksi Demokrat  

Meminta pemerintah agar dapat memerhatikan dengan seksama terkait pemberian subsidi dan kompensasi energi, jangan sampai pemberian subsidi dan kompensasi tersebut tidak tepat sasaran dan hanya kelompok tertentu saja yang menikmatinya.

  • Fraksi PKS 

Memberikan 27 catatan kepada pemerintah dan salah satunya yaitu pemerintah harus dapat meningkatkan efektivitas alokasi anggaran pendidikan yang signifikan. Kompetensi, kecukupan, ketersediaan, dan persebaran guru ke seluruh wilayah dan daerah harus mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintah terutama bagi kemajuan  di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Indonesia.

  • Fraksi PAN 

Mendorong agar pemerintah melakukan penyelesaian ganti rugi terhadap kasus-kasus yang sudah bersifat final, seperti ganti rugi kasus Lapindo di Sidoarjo, penyelesaian ganti kasus tanah serta ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang belum dibayarkan.

  • Fraksi PPP  

Berpandangan atas RUU APBN Ta 2023 sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN TA 2023 harus berfungsi sebagai kebijakan fiskal yang ramah terhadap pertumbuhan (growth-friendly fiscal policies), kebijakan fiskal yang mempromosikan pertumbuhan inklusif yang dapat berpengaruh pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta kebijakan fiskal yang berguna untuk stabilitas ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn APBN 2023
Editor : Anggara Pernando
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top