Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro menilai pembatalan program kompor listrik dapat menjadi momentum akselerasi pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang selama ini dinilai terkendala realisasinya setiap tahun.
Kendati demikian, Komaidi mengatakan bahwa akselerasi itu relatif sulit dilakukan lantaran isu keekonomian pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga yang tidak menguntungkan pengembang hingga saat ini.
"Peluang untuk pengembangan jaringan gas ini bisa jadi lebih cepat ya, kan yang disampaikan pemerintah ada dua poin pertama untuk mengurangi devisa impor lalu subsidi elpiji,” kata Komaidi saat dihubungi, Rabu (28/9/2022).
Hanya saja, Komaidi meminta pemerintah untuk segera menyiapkan sejumlah paket insentif dan kemudahan bagi pengembang untuk mempercepat realisasi pembangunan jaringan gas tersebut. Menurutnya, keekonomian proyek jaringan gas rumah tangga terpaut cukup lebar dari jaringan pipa khusus untuk industri yang jauh lebih menguntungkan pengembang.
“Capaiannya belum begitu masif karena harganya belum cukup kompetitif untuk rumah tangga kalau diserahkan ke mekanisme business-to-business pengembangannya relatif lambat,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 Kilogram ke kompor listrik. Keputusan itu belakangan diambil setelah parlemen dan sebagian masyarakat mengajukan keberatan terhadap inisiatif konversi kompor yang diajukan eksekutif tersebut.
Baca Juga
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui siaran pers, Selasa (27/9/2022).
Kendati demikian, PLN sempat menghitung setiap 1 kilogram konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi dapat memberikan manfaat penghematan bagi masyarakat Rp720 lebih murah dari pengadaan gas melon konvensional. Sementara penghematan untuk APBN mencapai 8.186 setiap kilogramnya.
Dengan demikian, potensi penghematan subsidi dapat menyentuh di angka Rp17,13 triliun setiap tahunnya untuk 15,3 juta pelanggan.
"Jika program konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi diperluas untuk seluruh pelanggan PLN yang menjadi pengguna LPG 3 kilogram sebanyak 69,4 juta, maka akan menghemat belanja impor LPG 3 kilogram sebesar Rp44 triliun per tahun,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.
Adapun, realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp7,15 triliun. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021.
Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Kemenkeu mencatat lebih dari 90 persen kenaikkan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara HJE dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.
