Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah nampaknya akan mengubur dalam-dalam program konversi penggunaan kompor berbasis elpiji dengan kompor industri. Penghentian proyek ini dilakukan cukup mendadak di tengah upaya PLN melakukan uji coba di Solo dan Denpasar.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I Pahala Nugraha Mansury mengatakan pemerintah belum berpikir untuk melanjutkan kembali program konversi kompor elpiji menjadi listrik dalam waktu dekat.
“Kelihatannya kita memang belum ada rencana untuk melanjutkan untuk penggunaan dari kompor induksi,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).
Pahala mengatakan pemerintah masih mengkaji kembali salah satu program konversi elpiji tersebut. Menurut dia, alasan pemerintah untuk menarik kembali inisiatif program konversi itu lantaran persiapan yang belum matang.
“Mungkin nanti memerlukan persiapan terlebih dahulu kita rapatkan dulu,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 Kilogram ke kompor listrik. Keputusan itu belakangan diambil setelah parlemen dan sebagian masyarakat mengajukan keberatan terhadap inisiatif konversi kompor yang diajukan eksekutif tersebut.
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui siaran pers, Selasa (27/9/2022).
Kendati demikian, PLN sempat menghitung setiap 1 kilogram konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi dapat memberikan manfaat penghematan bagi masyarakat Rp720 lebih murah dari pengadaan gas melon konvensional. Sementara penghematan untuk APBN mencapai 8.186 setiap kilogramnya.
Dengan demikian, potensi penghematan subsidi dapat menyentuh di angka Rp17,13 triliun setiap tahunnya untuk 15,3 juta pelanggan.
“Jika program konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi diperluas untuk seluruh pelanggan PLN yang menjadi pengguna LPG 3 kilogram sebanyak 69,4 juta, maka akan menghemat belanja impor LPG 3 kilogram sebesar Rp44 triliun per tahun,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.
Adapun, realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp7,15 triliun. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021.
Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Kemenkeu mencatat lebih dari 90 persen kenaikkan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara HJE dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.
