Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pagu anggaran Kementerian ESDM untuk 2023 sebesar Rp5,53 triliun.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi mengatakan pihaknya menyepakati pagu anggaran 2023 untuk Kementerian ESDM sesuai dengan keputusan rapat kerja yang digelar pada Kamis (22/9/2022).
"Total anggaran Kementerian ESDM berdasarkan hasil penyesuaian dengan Badan Anggaran dan kita sepakati Rp5,527 triliun," kata Bambang dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Kamis (22/9/2022).
Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan pagu anggaran 2023 mendapatkan tambahan sekitar Rp400 miliar dari usulan pagu sebelumnya.
Adapun, pagu anggaran 2023 dialokasikan untuk kegiatan non-infrastruktur di lingkungan Kementerian ESDM yang terdiri atas Sekretariat Jenderal Rp330,33 miliar, Inspektorat Jenderal Rp68,5 miliar, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Rp1,46 triliun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Rp669,24 miliar.
Selain itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Rp678,64 miliar, Dewan Energi Nasional Rp56,85, BPSDM Rp522 miliar, Badan Geologi Rp581,62, BPH Migas Rp211,22 miliar, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rp868,71 miliar, serta Badan Pengelola Migas Aceh Rp78,92 miliar.
Adapun, pagu anggaran untuk kegiatan infrastruktur di sektor ESDM pada 2023 sebesar Rp1,67 triliun yang dialokasikan untuk konversi kit nelayan 20.000 senilai Rp208,2 miliar, konversi kit petani 30.000 senilai Rp259,53 miliar, bantuan pasang baru listrik untuk 83.000 rumah tangga senilai Rp201,65 miliar, PLTS terpadu di wilayah 3T sebanyak 12 unit dengan anggaran Rp94,44 miliar.
Selanjutnya, PJUTS sebanyak 31.075 unit dengan anggaran Rp500,45 miliar, alat penyalur daya listrik sebanyak 7500 unit senilai Rp60,84 miliar, dan bantuan rice cooker 68.000 unit senilai Rp340 miliar.
"Pembahasan akhir penyusuian RKAKL 2023 menyepakati anggaran Rp5,53 dengan tambahan belanja Rp404,4 miliar tambahan. Anggaran tersebut digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat komitmen kami untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur tersebut di 2022 melalui lelang pra dipa sehingga 2023 sudah berjalan," ungkapnya.
