Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengusulkan adanya penyesuaian harga terhadap kontrak-kontrak infrastruktur jangka pendek untuk meredam dampak kenaikan harga bahan baku dan juga bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan usulan penyesuaian harga yang dilakukan pada kontrak-kontrak infrastruktur jangka pendek (single year contract), sedangkan untuk kontrak jangka panjang (multiyears contract) penyesuaian-penyesuaian tersebut telah diatur dalam klausul kontrak yang disepakati.
"Kita sudah ajukan masih nunggu keputusan rapat kabinet, yang diajukan eksalasi, akan ada penyesuaian harga," kata Hedy saat ditemui di Kompleks DPR pada Rabu (14/9/2022).
Baca Juga
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Kementerian PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah berdampak cukup luas, termasuk di sektor konstruksi.
Dia mengatakan kondisi tersebut akan segera dibahas oleh seluruh pemangku kepentingan dalam sidang kabinet guna menentukan solusi terhadap nasib proyek-proyek pemerintah.
"Kita berharap dalam waktu dekat ada pembahasan di level kabinet untuk bisa merespons kondisi yang berkembang di lapangan. Jadi ini juga termasuk apakah pemerintah akan menetapkan situasi ini sebagai misalkan kahar, jadi itu bisa dilakukan penyelesaian terhadap kontrak," ujar Endra.
