Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN kini berupaya kembali melobi parlemen guna meloloskan tambahan alokasi penyertaan modal negara (PMN) tahun depan demi penguatan BUMN. Namun, hal ini menuai kritik DPR.
Menteri BUMN Erick Tohir melobi DPR agar menambah alokasi PMN untuk BUMN tahun depan, mengingat porsi PMN yang direstui dalam Nota Keuangan 2023 tidak sebesar yang diusulkan.
Selain itu, terdapat sajian informasi mendalam lainnya yang menjadi pilihan redaksi BisnisIndonesia.id pada Jumat (9/9/2022). Terdapat pula informasi mengenai Jelajah Pelabuhan 2022 yang akan mengupas tuntas perkembangan industri dan aktivitas pelabuhan di berbagai provinsi. Berikut rinciannya:
1. Rayuan Erick Thohir demi PMN BUMN 2023 yang Lebih Tebal
Menteri BUMN, Erick Thohir, mengusulkan setidaknya ada penambahan PMN senilai Rp7,88 triliun untuk sejumlah BUMN yang dinilai sangat membutuhkan suntikan modal tersebut. Di samping itu, Kementerian BUMN juga memiliki cadangan investasi yang bisa ditambahkan senilai Rp5,7 triliun.
Tercatat ada 6 BUMN yang belum mendapatkan persetujuan atas usulan PMN tahun 2023. Total dana yang disetujui baru mencapai Rp41,31 triliun, padahal rencana PMN yang diajukan Kementerian BUMN dan telah disetujui DPR RI adalah sebesar 67,82 triliun.
Erick menjelaskan, tambahan PMN sebesar Rp7,88 triliun tersebut diperlukan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta untuk mendukung keberlangsungan BUMN.
2. Prospek Ekonomi Eropa Kelam Usai Kenaikan Suku Bunga 75 BPS
Pertumbuhan ekonomi kawasan Uni Eropa makin suram setelah Bank Sentral Eropa mengerek suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada Kamis (8/9/2022), kenaikan tertinggi dalam sesi tunggal, untuk meredam inflasi yang sudah tembus 9 persen pada Agutus.
European Central Bank (ECB) memutuskan mengerek suku bunga deposito menjadi sebesar 0,75 persen dari 0,0 persen. Adapun suku bunga main refinancing operations naik menjadi 1,25 persen dari sebelumnya 0,5 persen. Bank sentral kembali mengerek suku bunga setelah kenaikan Juli sebesar 50 basis poin.
Langkah pengetatan moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menunjukkan kekhwatiran yang meningkat kekhawatiran karena tekanan inflasi di zona euro yang semakin meluas. Hal itu ditambah dengan ketegangan geopolitik yang menghentikan suplai pasokan gas dari Rusia.
3. Awan Gelap Menyelimuti Properti Residensial, Mampu Bertahan?
Sektor properti khususnya rumah tapak bertahan survive dalam 1,5 tahun terakhir menghadapi badai pandemi. Namun kali ini, selain menghadapi badai pandemi yang belum usai, properti rumah tapak juga rupanya harus bersiap menghadapi ancaman perang Rusia-Ukraina yang belum usai, kondisi ekonomi global yang tengah tak pasti, inflasi, kenaikan suku bunga Bank.
Kondisi ini pun juga turut berimbas pada kenaikan harga bahan bangunan yang kenaikannya mencapai 20 persen hingga 30 persen. Untuk diketahui, dalam Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dikeluarkan Bank Indonesia, penjualan properti rumah tapak tumbuh positif sebesar 15,23 persen (year on year/yoy) pada kuartal II tahun 2022 setelah terkontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar -10,11 persen (yoy).
4. Alarm Regulator Bank As Akan Risiko Krisis Proliferasi Fintech
Perambahan perusahaan fintech ke dalam sektor keuangan tradisional, termasuk melalui kemitraan bank, telah menciptakan lebih banyak kompleksitas dan de-integrasi di seluruh sektor perbankan atau proliferasi.
Alarm waspada tersebut disampaikan oleh Pejabat Pengawas Keuangan Mata Uang, regulator utama AS, Michael Hsu. “Perasaan saya yang kuat adalah bahwa proses ini, yang dibiarkan sendiri, kemungkinan akan dipercepat dan berkembang sampai ada masalah yang parah, atau bahkan krisis,” kata Hsu dalam konferensi New York seperti dikutip Antara Kamis (8/9/2022).
Bank-bank dan perusahaan teknologi, dalam upaya untuk memberikan pengalaman pelanggan yang mulus, bekerja sama dengan cara yang mempersulit regulator untuk membedakan dimana bank berhenti dan dimana perusahaan teknologi mulai.Dengan turunnya valuasi fintech karena pembiayaan yang meningkat, kemitraan bank dengan fintech meningkat.
5. Digitalisasi Di Pelabuhan Tanjung Emas Pangkas Biaya Logistik
Digitalisasi sejumlah layanan yang akan diterapkan secara menyeluruh di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah diyakini akan menurunkan beban biaya logistik pascamergernya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Langkah operator yang terus mengembangkan inovasi layanan demi mengefisiensikan layanan sehingga dapat memangkas biaya logistik ini pun mendapatkan dukungan penuh dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas.
