Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah menambah kuota Pertalite dan Solar sering dengan keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada akhir pekan lalu.
Suahasil mengatakan penambahan kuota Pertalite dan Solar dilakukan menyusul laju konsumsi masyarakat yang melampaui proyeksi awal tahun. Malahan, otoritas pengatur hilir minyak dan gas bumi mengatakan, kuota BBM bersubsidi itu bakal habis bulan depan.
“Setelah ada kenaikkan harga [BBM] kita estimasikan subsidi energi sekitar Rp650 triliun, itu sudah kita hitung menggunakan volume yang baru,” kata Suahasil dalam Energy Corner, Senin (5/9/2022).
Artinya, kata Suahasil, kuota BBM jenis Pertalite saat ini sudah ditetapkan sebesar 29 juta kiloliter (KL) dari posisi awal tahun di angka 23 juta KL. Sementara itu, kuota solar belakangan dikerek menjadi 17,4 juta KL dari kuota yang disiapkan 15 juta KL.
Suahasil mengatakan keputusan itu diambil untuk mengimbangi tren peningkatan konsumsi masyarakat yang terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.
Dia menyebut keputusan penambahan kuota BBM subsidi sepenuhnya menjadi wewenang esekutif. Oleh karena itu, keputusan tersebut hanya perlu diskusi internal pemerintah.
Namun, dia memastikan bahwa pemerintah akan tetap berkomunikasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk dapat memaklumi kebijakan tersebut.
“Ini untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat, tentu nanti akan kita komunikasikan kepada DPR,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Banggar DPR berkeras menahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski pemerintah telah meminta pelonggaran tambahan kuota sejak April 2022.
Banggar meminta pemerintah untuk menaikkan harga sejumlah komoditas energi menyusul posisi fiskal yang terhimpit hingga paruh kedua tahun ini.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan lembagannya tidak bakal menyetujui usulan pemerintah untuk menambah kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar masing-masing sebesar 5,45 juta kiloliter dan 2,28 juta kiloliter pada akhir tahun ini. Konsekuensinya, pemerintah mesti segera membatasi pembelian BBM bersubsidi sembari menyesuaikan kembali harga jual di tingkat konsumen.
“Tidak akan ada penambahan subsidi. Pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah menaikkan harga energi yang disubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan daya beli rumah tangga miskin,” kata Said saat dihubungi, Senin (15/8/2022).
Menurut Said, parlemen sudah lama meminta pemerintah untuk membenahi kebijakan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Hanya saja, kebijakan subsidi itu masih sering meleset dari target yang disasar.
Dengan demikian, dia meminta, pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tertutup atau membatasi pembelian pertalite dan solar di tengah masyarakat. Harapannya, alokasi anggaran subsidi pada APBN 2022 tidak terkoreksi serius di tengah harga minyak mentah dunia yang masih bertengger tinggi di posisi US$105 per barel saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
