Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin dan rentan miskin, termasuk nelayan dan driver ojol (ojek online), sebagai antisipasi dari kemungkinan naiknya harga BBM bersubsidi.
Total bansos yang diberikan senilai Rp24,17 triliun yang terdiri dari 3 jenis, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun dengan sasaran 20,65 juta KPM, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun dengan sasaran 16 juta pekerja serta earmark 2 persen dari Dana Trasnfer Umum atau DTU yang terdiri dari DAU dana DBH sebesar Rp2,17 triliun untuk bansos sektor transportasi umum.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bansos untuk sektor transportasi umum akan diarahkan kepada transportasi yang terdampak seperti tukang ojek, angkutan umum, dan nelayan.
"Kita mengalokasikan 2 persen dari DTU kan duitnya udah ada di daerah, itu kemudian digunakan untuk meberikan bantalan subsidi kepada transportasi yang terdampak misalnya tukang ojek, pengemudi online, itu silahkan desainnya oleh pemerintah daerah," kata Suahasil kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (31/8/2022).
Adapun dana yang dialokasikan sebanyak 2 persen dari DTU tersebut sudah ada di pemerintah daerah (pemda) dan skemanya akan didesain oleh pemda masing-masing dimana bansos ditargertkan kepada sektor transportasi umum yang terdampak.
"Jadi daerah yang mendesain sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pokoknya targetnya adalah sektor-sektor transportasi [umum] yan terdampak. Duitnya kan udah di daerah, pokoknya dia pakailah," ujarnya.
