Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyaluran bantuan sosial atau bansos tidak akan mengurangi pos anggaran subsidi dan kompensasi energi, yang mencakup bahan bakar minyak atau BBM.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani ketika diwawancarai usai rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dia meluruskan penjelasannya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan mengenai penyaluran bansos bagi masyarakat sebagai respons atas tingginya harga BBM.
Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah masih memiliki fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran berdasarkan Perpres 98/2022 dan UU 2/2020. Realokasi anggaran itu di antaranya akan digunakan untuk penyaluran bansos pada pekan ini.
Dia menegaskan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp502 triliun tidak akan terganggu sehingga jumlahnya tetap. Pemerintah akan menyalurkan bansos melalui pos anggaran lain, meskipun Sri Mulyani tidak merinci dari mana.
"Artinya [anggaran subsidi] Rp502 triliun sudah pasti dipakai semua, bahkan akan naik menjadi Rp698 triliun, karena tadi volumenya [penggunaan BBM] naik, kursnya lebih lemah, dan harganya ternyata di atas US$100. Kalau kita bicara tentang hari ini, penambahan subsidi atau bansos untuk masyarakat, itu tujuannya adalah di Rp698 triliun tadi sebagian harusnya, tidak semuanya dinikmati oleh masyarakat kaya," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).
Beberapa jam sebelumnya, Sri Mulyani menyebut bahwa anggaran untuk penyaluran bansos akan berasal dari pengalihan anggaran subsidi BBM. Oleh karena itu, publik berasumsi bahwa anggaran Rp502 triliun akan berkurang untuk keperluan bansos.
Baca Juga
“[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan.
Bansos itu terdiri dari tiga jenis, yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertama, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 untuk masyarakat miskin, terdiri dari dua kali transfer yang masing-masing Rp300.000, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.
Sri Mulyani merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan menerima manfaat BLT tersebut. Pemerintah akan menggunakan data Kementerian Sosial dalam menentukan keluarga yang berhak mendapatkan bansos.
Kedua, pemerintah akan memberikan bantuan senilai Rp600.000 untuk 16 juta pekerja, dengan total anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan akan diberikan kepada mereka dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Ketiga, pemerintah akan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum, yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk bantuan sosial ke sektor transportasi umum. Menurut Sri Mulyani, total anggarannya mencapai Rp2,17 triliun.
Pemerintah daerah akan memberikan bansos itu dalam bentuk subsidi angkutan umum, hingga untuk dengan ojek dan nelayan. Lalu, menurut Sri Mulyani, akan terdapat perlindungan sosial (perlinsos) tambahan bagi mereka.
