Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk tidak hanya memfokuskan bantuan sosial atau bansos kepada kelompok masyarakat miskin, namun juga kelompok masyarakat menengah rentan lantaran jika harga BBM subsidi resmi naik, semua masyarakat dapat terkena dampaknya.
Tanggapan tersebut datang setelah Pemerintah mengumumkan akan memberikan bansos kepada 20,65 juta masyarakat miskin dengan menggunakan anggaran subsidi BBM senilai Rp24,17 triliun.
"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada, pertama, 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Senin (29/8/2022).
Bhima mengatakan, kelas menengah rentan yang jumlahnya mencapai 115 juta orang juga perlu dilindungi dengan dana kompensasi kenaikan harga BBM.
"Tidak bisa berhenti pada Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi para pekerja yang upah minimumnya cuma naik 1 persen perlu dibantu dengan skema subsidi upah," kata Bhima kepada Bisnis, Senin (29/8/2022).
Demikian halnya dengan UMKM. Menurut dia, para pelaku UMKM perlu diberikan dana kompensasi, misalnya dengan menaikkan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dua kali lipat dan diberikan bantuan permodalan. Pasalnya, jika harga BBM bersubsidi naik, maka semua kelompok masyarakat akan terkena dampaknya, termasuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan BBM subsidi.
Baca Juga
Permasalahan berikutnya, lanjut Bhima, adalah seberapa cepat pencairan bansos kompensasi BBM. Jika harga BBM naik namun bansos baru dihitung atau belum 100 persen cair, maka ini dapat dipastikan dapat menurunkan konsumsi rumah tangga. Apalagi, bansos seringkali bermasalah mengenai pendataan dan kecepatan eksekusi.
"Misalnya BBM mau naik bulan September, maka bansos kompensasi idealnya akhir Agustus sudah cair semua," tuturnya.
Dihubungi terpisah, Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai dana yang digelontorkan pemerintah senilai Rp24,17 triliun tidak cukup untuk menjadi bantalan sosial dalam mempertahankan daya beli masyarakat.
"Namun menurut saya, bantalan sosial ini kan sifatnya hanya sementara. Tidak permanen, artinya masyarakat harus disiapkan untuk bisa tahan dengan kenaikan harga BBM yang secara berkala akan dilakukan," ujarnya kepada Bisnis, Senin (29/8/2022).
Disamping itu, penerima bansos juga perlu diarahkan untuk menggunakan bantalan sosial untuk kegiatan yang bersifat produktif, bukan untuk kegiatan konsumtif. Dengan begitu, jika ada lagi kenaikan harga BBM, maka masyarakat tidak kaget dan lebih tangguh terhadap inflasi yang terjadi akibat naiknya harga BBM.
